Tanjungpinang (ANTARA) - Pjs Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bahtiar Baharuddin mendorong koperasi memiliki kawasan ekonomi khusus untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerah tersebut.
"Ke depan koperasi sebaiknya memiliki kawasan khusus sendiri. Tinggal menetapkan spesifikasinya, misalnya sektor pertanian," kata Bahtiar di Tanjungpinang, Kamis.
Bahtiar yang menjabat sejak 25 September 2020 itu menilai kawasan ekonomi khusus menguasai semua sumber daya ekonomi di Kepri, misalnya kawasan khusus pariwisata di Lagoi, Kabupaten Bintan dengan nilai investasi triliunan rupiah.
Bahtiar menyebutkan dengan luas daratan hanya sekitar empat persen (96 persen lautan), apabila koperasi mampu menguasai wilayah darat dalam jumlah tertentu, maka ia memiliki modal besar untuk maju dan berkembang.
Begitu lokasi terbentuk dan izinnya berstandar internasional, kata dia, investasi dari luar negeri akan datang dengan sendirinya tanpa perlu diundang.
"Apalagi daerah Kepri ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura," katanya.
Sementara, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid dalam kunjungan kerjanya di Kota Tanjungpinang menyatakan sependapat dengan Pjs Gubernur Kepri menyangkut ide kawasan ekonomi khusus koperasi, sehingga masyarakat dapat lebih merasakan sumber daya alamnya.
"Warga Kepri harus menjadi tuan di tanah sendiri," tuturnya.
Menurutnya, upaya mendorong kawasan ekonomi khusus ini berorientasi pada perekonomian dan kepentingan masyarakat umum di Kepri.
Berita Terkait
Dispar Natuna dapat DAK Fisik sebesar Rp1,2 miliar dari Pemeritah Pusat
Rabu, 24 April 2024 15:12 Wib
Bea Cukai Kepri selamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp1,4 miliar
Rabu, 24 April 2024 14:59 Wib
Akademisi : Peran pariwisata pada ekonomi Kepri masih kurang dominan
Rabu, 24 April 2024 8:14 Wib
Lebih dari 350 tenaga kesehatan tewas di Jalur Gaza
Selasa, 23 April 2024 12:02 Wib
Dubes Denmark: Batam punya indikator ekonomi yang impresif
Kamis, 18 April 2024 15:26 Wib
Dubes Denmark: Batam punya indikator ekonomi yang impresif
Rabu, 17 April 2024 13:24 Wib
DP3AP2KB Natuna terima DAK nonfisik Rp500 juta dari pemerintah pusat
Minggu, 14 April 2024 19:52 Wib
13 warga binaan terima remisi langsung bebas di Kepri
Kamis, 11 April 2024 7:03 Wib
Komentar