Karimun (Antara Kepri) - Ketua Komisi I DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, HM Taufik menyayangkan bangunan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (P2KS) terbengkalai setelah selesai dibangun dan diresmikan setahun silam.
"Sangat disayangkan karena gedung ini dibangun dengan dana APBD, dan bahkan diresmikan pula oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri, tapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya," kata Taufik dalam inspeksi mendadak rombongan komisi I di gedung tersebut, Selasa.
Taufik mengatakan inspeksi mendadak dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat bahwa gedung milik Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Daerah Karimun tersebut tidak pernah dibuka sejak diresmikan.
Padahal, menurut dia, gedung itu bisa digunakan sebagai pusat pelayanan anak-anak, atau dijadikan tempat beristirahat bagi keluarga yang menghabiskan waktu liburan di kawasan Coastal Area yang dijadikan sebagai pusat hiburan dan pariwisata masyarakat setempat.
"Gedung ini bisa tempat ibu-ibu menyusui anaknya, atau tempat mengganti popok anak. Apalagi tempat ini sangat ramai pada hari-hari libur, seperti pada akhir pekan, sehingga pengunjung yang membawa anak-anak untuk beristirahat," kata dia.
Ia berharap gedung tersebut bisa dioperasikan, minimal satu atau dua kali dalam sepekan sehingga anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan gedung itu tidak mubazir.
Anggota Komisi I Nyimas Novi Ujiani juga menyayangkan proyek fisik tersebut dibangun tapi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
"Kalau memang tidak bisa difungsikan, kan bisa dialihkan untuk yang lain, misalnya untuk sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau yang lainnya," kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Karimun Rosmawati ketika dihubungi Taufik dalam inspeksi itu mengatakan, gedung tersebut belum difungsikan karena mengalami kebocoran sehingga air hujan merembes ke dalam.
Rosmawati mengatakan sudah menyampaikan kondisi gedung yang bocor kepada Dinas Pekerjaan Umum agar diperbaiki, namun sampai saat ini belum diperbaiki.
"Harusnya Dinas PU segera memperbaikinya. Kami pikir perbaikan bagian gedung yang bocor tidak sulit. Sayang kalau gedung ini tidak difungsikan," kata Taufik. (Antara)
Editor: Jo Seng Bie
Berita Terkait
DPRD Kepri saran pusat izinkan daerah kelola sisa bijih bauksit
Jumat, 26 April 2024 7:45 Wib
KNTI minta pemerintah pusat sikapi serius penahanan nelayan di Malaysia
Kamis, 25 April 2024 14:21 Wib
Dispar Natuna dapat DAK Fisik sebesar Rp1,2 miliar dari Pemeritah Pusat
Rabu, 24 April 2024 15:12 Wib
Airlangga: Jokowi dan Gibran sudah masuk keluarga Golkar
Rabu, 24 April 2024 13:56 Wib
Realisasi penerimaan Bea dan Cukai Batam Kepri capai Rp98,42 miliar
Rabu, 24 April 2024 12:55 Wib
Polres Karimun gagalkan penyelundupan 6 PMI ilegal asal NTB
Selasa, 23 April 2024 18:03 Wib
TP PKK Batam ajak masyarakat bangun keluarga berkualitas
Selasa, 23 April 2024 14:46 Wib
KPK akan periksa keluarga SYL terkait pencucian uang
Sabtu, 20 April 2024 6:31 Wib
Komentar