BP Karimun Jamin Kepastian Status Lahan Investasi

Karimun (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menjamin kepastian status lahan untuk investasi.

"Kami akan membantu dan menjamin kepastian status lahannya," kata Kepala BP Karimun Cendra Nawazir di Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Berbeda dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, lahan untuk investasi di Karimun merupakan milik masyarakat yang dibebaskan.

"Kalau di Batam lahan dialokasikan BP Batam," kata Cendra Nawazir.

Ia mengatakan kepastian status lahan tersebut juga disampaikannya kepada 70 perusahaan Singapura dalam acara diskusi dan promosi investasi bertajuk "Business and Investment Forum Regency of Karimun" di Hotel Pan Pasific, Singapura, Kamis (27/4).

Menurut Cendra, BP Karimun bersama pemerintah daerah akan membantu investor untuk mendapatkan lahan yang dibutuhkan.

"Perusahaan membeli lahan, kami yang sediakan dan bantu pengurusannya. Kami yang akan turun mendatangi perusahaan, bukan perusahaan yang datang ke kami," ujarnya.

Mengenai perizinan, dia juga menjamin investor akan mendapatkan kemudahan dan insentif sesuai dengan regulasi yang berlaku di Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Karimun.

Sementara itu, Sekda Karimun Muhammad Firmansyah ketika menjadi panelis dalam seminar promosi investasi menyebutkan pemerintah daerah juga menyiapkan sembilan pulau di luar kawasan FTZ, dengan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk investor yang berminat menanamkan modal.

Sembilan pulau tersebut, yaitu Pulau Asam, Pulau Mudu, Pulau Tambelas, Pulau Parit, Pulau Tulang, Pulau Lumut, Pulau Papan, Pulau Durian Kecil, serta Selat Beliah di Pulau Kundur.

"Sembilan pulau itu potensial dijadikan pusat industri, perdagangan, jasa dan pariwisata," katanya.

Firmansyah mengatakan pemerintah daerah mengundang investor khususnya dari Singapura untuk berinvestasi di Karimun dengan insentif dan kemudahan perizinan.

"Kami menjamin, mengusahakan, dan menyediakan kemudahan proses administrasi dan perizinan bagi perusahaan dari Singapura. Kami juga sudah menyediakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan sertifikat ISO-9001 tahun 2008," paparnya.

Dikatakannya, Kabupaten Karimun merupakan salah satu kawasan strategis di Indonesia, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2007 telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ), khususnya pada sebagian wilayah Pulau Karimun Besar dan Pulau Karimun Anak dengan luas sekitar 9.666 hektare.

Wilayah Karimun, menurut Sekda, berada di tengah-tengah perairan Selat Malaka, jalur perdagangan tersibuk di dunia, lalu lintas perdagangan global terutama jalur pelayaran kapal-kapal dari Asia Pasifik.

Sejak ditetapkan sebagai kawasan FTZ, Kabupaten Karimun yang memiliki 249 pulau dengan total luas daratan 7.894 kilometer persegi, berkembang cukup pesat dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan perizinan bagi investor.

"Jika pada awal FTZ berdiri pada 2009 jumlah perusahaan hanya sembilan dengan nilai investasi Rp882 miliar, maka saat ini sudah tumbuh menjadi 164 perusahaan dengan investasi mencapai Rp22,6 triliun," tuturnya.

Seminar promosi investasi Karimun itu diikuti 70 perusahaan Singapura dan dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya, Ketua Kadin Komite Singapura Michael Gautama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karimun Sularno, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yolis, dan Asisten III Setkab Karimun Hurnaini. (Antara)

Editor: Sigit Pinardi