Tanjungpinang (ANTARA) - Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Pusat menyampaikan tim pendamping keluarga (TPK) menjadi garda terdepan penurunan kasus stunting, khususnya di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
"Kenapa TPK jadi garda terdepan, karena mereka yang pertama kali berhadapan dengan sasaran keluarga berisiko stunting," kata Program Manager Sekretariat Satgas PPS Pusat, Ipin Z.A Husni usai melakukan "monitoring" dan evaluasi penanganan stunting di Kantor Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Kamis.
Menurut Ipin, TPK bertugas melakukan pendampingan sasaran, baik untuk pendampingan penyuluhan, pendampingan rujukan layanan kesehatan, maupun layanan bantuan sosial bagi keluarga berisiko stunting.
TPK juga harus memastikan bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) RI atau dinas sosial di lingkup Kota Tanjungpinang betul-betul menyasar keluarga berisiko stunting yang kurang mampu.
Baca juga:
Satgas PPS minta Kepri optimalkan intervensi stunting dari hulu
200 alat perekam pajak di Batam dipasang demi tingkatkan PAD
"Oleh karena itu, kita minta TPK lebih bisa mendeteksi sasaran keluarga berisiko stunting, apakah bermasalah atau tidak bermasalah," ujarnya.
Ia menjelaskan, secara nasional, total jumlah TPK mencapai 200 ribu TPK yang terdiri dari 600 ribu personel. Masing-masing TPK tiga personel.
Sementara khusus di Kota Tanjungpinang, terdapat 81 TPK atau mencapai 243 personel yang tersebar di empat kecamatan serta 18 kelurahan setempat.
Ia mengakui menerima sejumlah keluhan dari TPK soal kendala biaya dan transportasi dalam melakukan upaya pendampingan sasaran stunting, terlebih di daerah kepulauan seperti Kepri.
Masalah serupa banyak dialami daerah lainnya, tak hanya wilayah kepulauan tapi juga daratan.
Baca juga:
Ombudsman saran Pelindo I libatkan warga terkaitl tarif pas pelabuhan SBP
Bayar pajak di Batam bisa melalui QRIS
Untuk saat ini, kata dia, memang belum ada kebijakan untuk menaikkan honor TPK. Karena alokasi anggaran yang masih terbatas, sementara jumlah TPK di Indonesia cukup banyak, mencapai 600 ribu personel.
"Saran kami, fokus saja dulu ke sasaran yang paling dekat, kalau memang tak ada anggaran. Namun, bukan berarti tidak menjangkau yang jauh," ucapnya.
Ia berharap, TPK yang sudah dikerahkan hingga ke tingkat kelurahan/desa tetap maksimal mendampingi sasaran keluarga berisiko stunting, sebab mereka menjadi ujung tombak menurunkan stunting, sebagaimana target Presiden Ri Jokowi prevalensi stunting 2024 turun menjadi 14 persen dari yang saat ini sebesar 21,6 persen.
Maka itu, lanjut dia, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Satgas PPS Pusat di Kota Tanjunginang, diharapkan Tim PPS hingga PPK di daerah itu dapat meningkatkan konvergensi dan rapat koordinasi guna mempercepat penurunan stunting dengan melakukan langkah intervensi dari hulu, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
"Secara umum prevalensi stunting di Kepri sudah bagus. Saat ini di angka 15,7 persen, mendekati target 14 persen di 2024, bahkan Kepri ditargetkan turun jadi 10 persen," ujarnya pula.
Baca juga:
KPU Batam membentuk posko pelayanan pindah memilih
Yasonna Laoly : Pemerintah komitmen dukung produk dalam negeri
Sementara, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah, menjelaskan berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ada sekitar 8.416 anak di wilayah itu masuk dalam kategori risiko stunting.
“Tapi itu bukan stunting, namun data yang berisiko,” kata Endang Abdullah.
Sedangkan kasus stunting di Tanjungpinang hingga saat ini, kata Endang, ada sebanyak 330 kasus. Jumlah ini menurun dari sebelumnya mencapai 437 kasus atau 15,7 persen, menjadi 330 kasus atau sekitar 14 persen.
Kasus stunting itu tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Kelurahan Tanjung Unggat, Kampung Bugis, Pinang Kencana dan sebagian kelurahan lainnya.
“Tapi tidak semua, ada juga kelurahan yang bebas stunting,” imbuhnya.
Menurut Endang percepatan penurunan stunting merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan.
Pihaknya bersama jajaran akan terus melakukan berbagai upaya intervensi agar Tanjungpinang bebas kasus stunting.
Baca juga:
DPRD minta PT Air Batam Hilir tuntaskan persoalan distribusi air ke masyarakat
Pemprov Kepri tinjau lokasi pembangunan tapak Jembatan Batam - Bintan
Dorong penggunaan produk dalam negeri di K/L Negara, Kemenkumham dan Kemenkeu gelar temu bisnis tahun 2023
Gubernur Ansar promosikan Pulau Penyengat kepada Duta Besar UEA
"Kenapa TPK jadi garda terdepan, karena mereka yang pertama kali berhadapan dengan sasaran keluarga berisiko stunting," kata Program Manager Sekretariat Satgas PPS Pusat, Ipin Z.A Husni usai melakukan "monitoring" dan evaluasi penanganan stunting di Kantor Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Kamis.
Menurut Ipin, TPK bertugas melakukan pendampingan sasaran, baik untuk pendampingan penyuluhan, pendampingan rujukan layanan kesehatan, maupun layanan bantuan sosial bagi keluarga berisiko stunting.
TPK juga harus memastikan bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) RI atau dinas sosial di lingkup Kota Tanjungpinang betul-betul menyasar keluarga berisiko stunting yang kurang mampu.
Baca juga:
Satgas PPS minta Kepri optimalkan intervensi stunting dari hulu
200 alat perekam pajak di Batam dipasang demi tingkatkan PAD
"Oleh karena itu, kita minta TPK lebih bisa mendeteksi sasaran keluarga berisiko stunting, apakah bermasalah atau tidak bermasalah," ujarnya.
Ia menjelaskan, secara nasional, total jumlah TPK mencapai 200 ribu TPK yang terdiri dari 600 ribu personel. Masing-masing TPK tiga personel.
Sementara khusus di Kota Tanjungpinang, terdapat 81 TPK atau mencapai 243 personel yang tersebar di empat kecamatan serta 18 kelurahan setempat.
Ia mengakui menerima sejumlah keluhan dari TPK soal kendala biaya dan transportasi dalam melakukan upaya pendampingan sasaran stunting, terlebih di daerah kepulauan seperti Kepri.
Masalah serupa banyak dialami daerah lainnya, tak hanya wilayah kepulauan tapi juga daratan.
Baca juga:
Ombudsman saran Pelindo I libatkan warga terkaitl tarif pas pelabuhan SBP
Bayar pajak di Batam bisa melalui QRIS
Untuk saat ini, kata dia, memang belum ada kebijakan untuk menaikkan honor TPK. Karena alokasi anggaran yang masih terbatas, sementara jumlah TPK di Indonesia cukup banyak, mencapai 600 ribu personel.
"Saran kami, fokus saja dulu ke sasaran yang paling dekat, kalau memang tak ada anggaran. Namun, bukan berarti tidak menjangkau yang jauh," ucapnya.
Ia berharap, TPK yang sudah dikerahkan hingga ke tingkat kelurahan/desa tetap maksimal mendampingi sasaran keluarga berisiko stunting, sebab mereka menjadi ujung tombak menurunkan stunting, sebagaimana target Presiden Ri Jokowi prevalensi stunting 2024 turun menjadi 14 persen dari yang saat ini sebesar 21,6 persen.
Maka itu, lanjut dia, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Satgas PPS Pusat di Kota Tanjunginang, diharapkan Tim PPS hingga PPK di daerah itu dapat meningkatkan konvergensi dan rapat koordinasi guna mempercepat penurunan stunting dengan melakukan langkah intervensi dari hulu, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
"Secara umum prevalensi stunting di Kepri sudah bagus. Saat ini di angka 15,7 persen, mendekati target 14 persen di 2024, bahkan Kepri ditargetkan turun jadi 10 persen," ujarnya pula.
Baca juga:
KPU Batam membentuk posko pelayanan pindah memilih
Yasonna Laoly : Pemerintah komitmen dukung produk dalam negeri
Sementara, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah, menjelaskan berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ada sekitar 8.416 anak di wilayah itu masuk dalam kategori risiko stunting.
“Tapi itu bukan stunting, namun data yang berisiko,” kata Endang Abdullah.
Sedangkan kasus stunting di Tanjungpinang hingga saat ini, kata Endang, ada sebanyak 330 kasus. Jumlah ini menurun dari sebelumnya mencapai 437 kasus atau 15,7 persen, menjadi 330 kasus atau sekitar 14 persen.
Kasus stunting itu tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Kelurahan Tanjung Unggat, Kampung Bugis, Pinang Kencana dan sebagian kelurahan lainnya.
“Tapi tidak semua, ada juga kelurahan yang bebas stunting,” imbuhnya.
Menurut Endang percepatan penurunan stunting merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan.
Pihaknya bersama jajaran akan terus melakukan berbagai upaya intervensi agar Tanjungpinang bebas kasus stunting.
Baca juga:
DPRD minta PT Air Batam Hilir tuntaskan persoalan distribusi air ke masyarakat
Pemprov Kepri tinjau lokasi pembangunan tapak Jembatan Batam - Bintan
Dorong penggunaan produk dalam negeri di K/L Negara, Kemenkumham dan Kemenkeu gelar temu bisnis tahun 2023
Gubernur Ansar promosikan Pulau Penyengat kepada Duta Besar UEA