Nelayan Anambas adukan kelangkaan BBM ke DPRD

Anambas (ANTARA) - Nelayan yang tergabung dalam kepengurusan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau mengadukan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada DPRD setempat.

Saat audensi, pengurus HNSI Anambas melaporkan sampai sekarang kesulitan mendapatkan solar subsidi untuk nelayan.

"Kebutuhan BBM jenis solar subsidi merupakan kebutuhan dasar bagi para nelayan Anambas, dimana mayoritas masyarakat Anambas berprofesi sebagai nelayan yang sangat bergantung kepada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga," kata Sekretaris HNSI Anambas, Dedi Syahputra di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Selasa.

Ia mengimbau kepada organisasi perangkat daerah (OPD) memperhatikan  permasalahan kelangkaan BBM jenis solar subsidi tersebut sehingga nelayan dapat beraktivitas secara normal.

"Sehingga nelayan bisa melakukan aktifitas tangkap untuk menghidupi keluarga dan membantu sektor perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum," kata Dedi.

Menurut dia, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah wajib untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga mempertegas sebagaimana pemekaran Anambas berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2008 yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Dimana persoalan kelangkaan BBM jenis solar subsidi di Propinsi Kepri hanya Anambas yang dinilai lamban penyelesaiannya dibandingkan wilayah lainnya," pungkas nya.

Setelah mendengar keluhan para nelayan, Wakil ketua I DPRD Anambas, Syamsul Umri mengatakan beberapa wilayah di Indonesia mengalami kesulitan dan kelangkaan BBM jenis Solar, tidak terkecuali Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Salah satunya Anambas yang mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan sehingga sangat bergantung pada BBM tersebut. Kondisi saat ini menyebabkan banyak nelayan tidak bisa melakukan aktifitas tangkap ikan, bila kondisi tersebut terus berlanjut maka kedepannya akan mengganggu perekonomian para nelayan tradisional dan stok ketersediaan ikan untuk dikonsumsi," kata Syamsul Umri menanggapi.

Karena itu, Ia menegaskan perlu segera dilakukan upaya konkret oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut.

"Sehingga kebutuhan BBM subsidi jenis Solar tersedia kembali, dan perekonomian masyarakat khususnya Nelayan tidak terganggu", tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Pemerintah Kabupaten Anambas Ody Karyadi menjelaskan telah dilakukan berbagai upaya diantaranya menyiapkan Depot SPBU di Desa Mengkait.

"Pemkab Anambas sudah menyiapkan Depot SPBU di Desa Mengkait namun dalam hal ini SDM untuk mengolah depot tersebut belum didapatkan," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, Pemkab Anambas telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina di Batam yang menyampaikan bahwa saat ini Pertamina juga mengalami kekurangan stok BBM secara Nasional bahkan secara Global karena dampak dari perang di Ukraina dan Rusia.

"Kuota solar subsidi di Anambas sebanyak 321 ton per bulan, sedangkan kebutuhan nelayan sebanyak 1.200 ton per bulan. Saat dihadapkan dengan keterbatasan solar subsidi tersebut, kami berharap nelayan melakukan penghematan semaksimal mungkin," imbaunya.

Saat ini, pemerintah terus berupaya mencarikan solusi permasalahan tersebut.

Tidak hanya itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Kabupaten Kepulauan Anambas, Masykur mengatakan pada hari ini Kapal KM Putriayu sudah tiba dari Kabupaten Natuna dan telah masuk di Depot Air Sena dengan membawa 140 Ton BBM jenis Solar untuk selanjutnya didistribusikan ke beberapa wilayah di Anambas.

"Sehingga dalam hal ini kiranya para nelayan harus bijak untuk membagi kebutuhan solar yang terbatas tersebut," kata Masykur.

Ia juga menjelaskan pada Tanggal 31 Mei lalu, pihak Disperindag Anambas telah melakukan koordinasi dengan Pertamina di Batam dan mendapatkan respon yang cukup baik terkait kesiapan Depot SPBU di Desa Mengkait, sedangkan untuk kuota BBM solar subsidi di Anambas sebesar 540 ton per bulan.

"Dari jumlah tersebut kemudian di bagi ke tiga Depot yang ada di Kepulauan Anambas dengan besaran Siantan mendapatkan 100 ton, Jemaja 100 ton, sedangkan Air Sena 340 ton," ungkap Masykur.

Ia juga mengungkapkan hasil rapat di kantor PTSP pada 19 Mei 2022, total kebutuhan BBM jenis Solar bagi nelayan Anambas sebesar 1241 Ton di sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Sedangkan stok BBM jenis Solar yang ada sebesar 540 Ton. Hal ini menjadi kendala tersendiri untuk mencukupi kebutuhan BBM Jenis Solar tersebut," kata Masykur.

Hasil pertemuan bersama DPRD tersebut, Nelayan Anambas diwakili HNSI meminta seluruh Instansi pemerintah terkait untuk dengan serius mencari solusi dan melakukan upaya penyelesaian permasalahan BBM Solar di Anambas. 

Nelayan juga meminta Pemerintah Daerah terbuka terkait upaya yang telah dilakukan karena kondisi saat ini Nelayan telah mengalami kesulitan dalam melaut karena kekurangan Solar, dan telah berdampak pada perekonomian warga.