Bobby Jayanto ingatkan pelaksanaan APBD 2023 harus tepat sasaran

Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Bobby Jayanto mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri bahwa pelaksanaan APBD 2023 harus tepat sasaran guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sudah dibagikan, maka semua program-program yang dianggarkan dalam APBD harus segera direalisasikan,” kata Bobby Jayanto di Tanjungpinang, Sabtu.

Ia menyebut pada triwulan I 2023, proyek-proyek strategis Pemprov Kepri harus segera dilelang agar dalam pelaksanaannya tidak molor dari jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu, menurutnya, semakin cepat pelaksanaan APBD maka akan lebih baik, karena secara otomatis perputaran ekonomi semakin cepat dirasakan masyarakat.

"Percepatan dan besaran realisasi APBD, berpengaruh untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri hingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Lebih lanjut Bobby menekankan belanja APBD 2023 diarahkan untuk program-program prioritas yang menyentuh aspek pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

Dikatakannya dari tahun ke tahun sektor pendidikan masih menjadi persoalan bagi Pemprov Kepri, misalnya menyangkut kekurangan ruang kelas baru (RKB) hingga sebaran tenaga pendidik yang belum maksimal, terutama di pulau-pulau terluar.

Kemudian di sektor kesehatan, lanjutnya, masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit disertai dengan pelayanan prima tenaga medis terhadap pasien.

"Di lapangan kita masih mendengar keluhan masyarakat terkait kurang maksimalnya pelayanan rumah sakit terhadap pesakit, seperti RSUD Raja Ahmad Thabib di Kota Tanjungpinang," ujar Bobby.

Dia menegaskan lembaga legislatif akan menjalankan fungsinya di bidang pengawasan, yaitu memastikan bagaimana realisasi APBD Kepri 2023 dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah menyerahkan DPA Tahun Anggaran 2023 untuk semua OPD dengan total anggaran sebesar Rp4,15 triliun, Kamis (5/1).

Gubernur menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD Pemprov Kepri agar setelah DPA diterima untuk mempercepat proses administrasi seperti penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran.

Selain itu, juga mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

"Saya menginginkan pada tahun ini, pelaksanaan APBD didukung oleh birokrasi dan administrasi yang lebih baik," katanya pula.