Pemerintah Diminta Tidak Hanya Perhatikan Pulau Nipah

Tanjungpinang (ANTARA News) - Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan Pulau Nipah, melainkan juga pulau terdepan lainnya yang rentan diklaim negara asing.

Pemerintah juga diminta tidak hanya memperhatikan sektor keamanan pulau terdepan, melainkan sektor lainnya yang dapat dikembangkan di pulau tersebut, kata Sekretaris Komisi I DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Surya Makmur Nasution yang dihubungi dari Tanjungpinang.

"Kepri memiliki 19 pulau terdepan. Seharusnya semua pulau tersebut diperhatikan untuk menjaga kedaulatan Indonesia," ungkap Nasution.

Kondisi saat ini, kata dia, penanganan pulau terdepan terfokus pada sektor keamanan. Sementara perlengkapan keamanan yang dimiliki TNI AL kurang memadai, terutama untuk patroli.

Dalam berbagai pertemuan, lanjutnya, Badan Koordinasi Keamanan Laut Indonesia mengeluhkan jumlah kapal patroli laut yang terbatas, yang tidak seimbang dengan jumlah pulau terdepan dan pulau lainnya yang harus diawasi secara ketat.

Keterbatasan pengawasan terhadap pulau terdepan menyebabkan pulau tersebut tidak terpelihara dengan baik, karena tidak ada kehidupan manusia.

"Setahu saya baru Pulau Nipah yang dijaga oleh aparat keamanan, sementara pulau-pulau terdepan lainnya diawasi melalui patroli keamanan," ungkapnya.

Nasution mengungkapkan, pemerintah harus dapat menggali potensi pulau terdepan sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk daerah, dan menarik perhatian warga untuk tinggal di pulau tersebut.

"Warga tidak akan mau tinggal di pulau terdepan jika tidak dapat meningkatkan perekonomiannya," katanya.

Perkampungan baru di pulau terdepan akan memperkuat keamanan di pulau tersebut. Selanjutnya pemerintah dapat membangun infrastruktur penerangan, telekomunikasi dan air yang dibutuhkan warga yang tinggal di pulau terdepan.

"Percuma saja infrastruktur dibangun di pulau terdepan jika tidak ada penghuninya," ujarnya. (ANT/NP/Btm1)