Batam (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau meminta Pemerintah Kota Batam membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ketua Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin di Batam, Kamis mengatakan Kota Batam wajib memiliki BPBD karena jumlah penduduknya lebih padat dari kabupaten/kota lainnya.
Ia menilai Peraturan Daerah (Perda) terkait BPBD harus segera diselesaikan.
"Kami mendorong pembentukan BPBD. Perda di Kepri sudah ada. Mudah-mudahan tahun ini sudah selesai. Jadi tahun depan, BPBD Batam sudah berdiri," kata Wahyu.
Sementara itu, Kepala BPBD Kepri Muhammad Hasbi mengatakan pihaknya sulit menjalin koordinasi dengan Pemkot Batam perihal penanganan bencana karena tidak adanya BPBD.
"Dampaknya, sulit koordinasi kita karena mungkin secara hirarki tidak terlalu," kata Hasbi.
Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam dengan menempatkan penanganan bencana di bawah Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) adalah kurang tepat.
"Akan lebih baik bila Dinas Damkar yang berada di bawah naungan BPBD Batam," ujar dia.
Dengan begitu pihaknya mendorong agar BPBD Batam segera dibentuk agar penanganan bencana dapat lebih terfokus.
"Kita berharap kota bisa lebih pro aktif karena jaraknya kan lebih dekat. Kita berharap segera terbentuk," kata Hasbi.
Diberitakan, sebanyak 13 Kepala keluarga menjadi korban kebakaran yang melanda pemukiman warga Pulau Buluh, Kota Batam Kepulauan Riau, Rabu (19/7) pagi.
"Ada 13 kepala keluarga yang terdampak pada kebakaran pada subuh tadi di Pulau Buluh," kata Ketua FK Tagana Kota Batam Roy Syahputra saat dihubungi di Batam Kepulauan Riau, Rabu.
Dia menjelaskan, dari 13 kepala keluarga itu terdapat 32 jiwa yang berhasil mengevakuasi diri sendiri dan dibantu warga sekitar.
"Total jiwa yang terdampak itu 33 orang, satu orang meninggal dunia atas nama Su Eng yang sudah berumur 63 tahun. Dia tidak bisa melarikan diri pada saat kejadian, jasadnya sudah dibawa sama keluarga untuk segera dimakamkan," kata dia.
Komentar