Gaji ASN diusulkan naik 8 persen dalam RAPBN 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa RAPBN 2024 mengusulkan kenaikan gaji sebesar 8 persen untuk Aparatur Sipil Negara pusat dan daerah/TNI/Polri.

“RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi menuturkan agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Melalui reformasi birokrasi tersebut, diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.

Pelaksanaan reformasi, lanjutnya, harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Kenaikan gaji, pesannya, harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan produktivitas.

“Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas,” ucapnya.

Kepala Negara pun berharap kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri dan juga pensiunan tersebut dapat meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Tak hanya itu, ia juga berpesan supaya industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN.

“Antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum,” tutur dia.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang berhasil pulih dengan cepat dari krisis global beberapa tahun terakhir.

“Indonesia salah satu dari sedikit negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat, konsisten, dan inklusif,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 - 2024, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu.

Satu krisis besar yang berhasil diatasi oleh Indonesia adalah pandemi COVID-19. Presiden menyebut krisis pandemi telah menggerus perekonomian global hingga 2 triliun dolar AS dalam tiga tahun terakhir. Hal itu membuat seluruh negara menggunakan instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan secara luar biasa.

Meski begitu, tidak semua negara berhasil mengatasi krisis tersebut, sebagaimana data yang disampaikan Dana Moneter Internasional (IMF) bahwa terdapat 36 negara yang berada dalam tekanan ekonomi akibat beban utang yang meningkat per Juni 2023.

Sementara Indonesia, sambung Presiden, berhasil menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 dengan cepat dan baik.

Perbaikan tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus mencetak angka di atas 5,0 persen selama tujuh kuartal terakhir.

Kemudian, tingkat pengangguran berhasil ditekan dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023. Tingkat kemiskinan juga terus menurun hingga ke level 9,36 persen pada Maret 2023, setelah sebelumnya mencapai puncak pada September 2021 di level 10,19 persen.

Perkembangan yang sama juga terlihat pada tingkat kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.

“Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income countries) di tahun 2022,” ujar Presiden Jokowi.

Tren pemulihan ekonomi terus berlanjut. Per semester I-2023, perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,1 persen. Inflasi juga makin terkendali dan mencapai 3,1 persen sampai dengan Juli 2023.

Kebijakan fiskal Indonesia juga termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.