Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta pemerintah menegur semua pihak yang membatasi kegiatan kampanye Pilpres 2024.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anies karena Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) pada Kamis (28/12) menyampaikan, enam kali pembatalan kegiatan kampanye di berbagai daerah.
"Kami harus minta ketegasan dari pemerintah pusat untuk menegur semua yang membatasi kegiatan berupa kampanye. Bukan kami yang memprotes, malah pemerintah pusat yang harusnya memprotes," kata Anies dalam keterangan tertulis usai mengikuti acara pertemuan Tokoh Tuban dan Bojonegoro di Pondok Pesantren Bahrul Huda, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat.
Dia mengatakan dirinya sebagai kontestan dalam Pilpres 2024 tidak seharusnya melakukan protes. Menurut dia, menteri dalam negeri, dan presiden yang harus memberikan teguran, serta meminta KPU tegas ke penyelenggara pemilu di daerah.
"Pemerintah pusat sudah mengatakan netral, lalu ada pemerintah daerah yang tidak netral, maka Mendagri dan Presiden harus menegur, KPU harus menegaskan ke bawah," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anies minta pemerintah pusat tegur pihak yang batasi kegiatan kampanye
Komentar