Kejati NTB tahan lima orang tersangka korupsi RS Pratama Dompu
![Kejati NTB tahan lima orang tersangka korupsi RS Pratama Dompu](https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/11/penahanan-tersangka-korupsi-rs-pratama-dompu.jpg)
Salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan proyek RS Pratama Manggelewa, Kabupaten Dompu, berinisial BB masuk ke kendaraan tahanan kepolisian untuk menjalani penitipan penahanan jaksa di Rutan Polda NTB usai mengikuti pelaksanaan tahap dua di Kantor Kejati NTB, Mataram, Kamis (11/7/2024). (ANTARA/Dhimas B.P.)
Mataram (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menahan lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Manggelewa, Kabupaten Dompu tahun anggaran 2017.
"Penuntut umum melakukan penahanan terhadap lima tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung hari ini sampai tanggal 30 Juli 2024," kata Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera di Mataram, Kamis.
Dia menyampaikan penuntut umum menitipkan penahanan lima tersangka di tempat berbeda. Tiga tersangka berinisial MM, MKM, dan FR dititipkan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat sementara tersangka CA, perempuan, dititip di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Tersangka BB di Rutan Polda NTB.
Dia menjelaskan penahanan oleh penuntut umum ini merupakan tindak lanjut kegiatan penyerahan barang bukti dan lima tersangka dari penyidik Polda NTB.
Sebelum melakukan penahanan, penuntut umum memeriksa kelengkapan berkas dan barang bukti di ruang Pidana Khusus Kejati NTB.
Lebih lanjut, Efrien mengatakan bahwa penuntut umum kini sedang menyiapkan surat dakwaan lima tersangka untuk kebutuhan penuntutan di Pengadilan Negeri Mataram.
"Jadi, untuk kebutuhan penuntutan di persidangan, kami masih menyiapkan syarat administrasi pelimpahan ke pengadilan, salah satunya surat dakwaan, kalau sudah siap, perkara lima tersangka akan dilimpahkan," ucap dia.
Polda NTB dalam penanganan kasus yang dimulai sejak tahun 2020 ini sebelumnya tidak melakukan penahanan terhadap lima tersangka.
Namun, dari hasil penyidikan telah terungkap adanya kerugian keuangan negara hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB Rp1,35 miliar dari nilai proyek Rp15,67 miliar.
BPKP mendapatkan angka tersebut dari hasil cek fisik pekerjaan proyek oleh tim ahli konstruksi dan geoteknik tanah dari Fakultas Teknik Universitas Mataram.
Dari penetapan tersangka, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kejati NTB tahan lima tersangka korupsi RS Pratama Dompu
"Penuntut umum melakukan penahanan terhadap lima tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung hari ini sampai tanggal 30 Juli 2024," kata Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera di Mataram, Kamis.
Dia menyampaikan penuntut umum menitipkan penahanan lima tersangka di tempat berbeda. Tiga tersangka berinisial MM, MKM, dan FR dititipkan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat sementara tersangka CA, perempuan, dititip di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Tersangka BB di Rutan Polda NTB.
Dia menjelaskan penahanan oleh penuntut umum ini merupakan tindak lanjut kegiatan penyerahan barang bukti dan lima tersangka dari penyidik Polda NTB.
Sebelum melakukan penahanan, penuntut umum memeriksa kelengkapan berkas dan barang bukti di ruang Pidana Khusus Kejati NTB.
Lebih lanjut, Efrien mengatakan bahwa penuntut umum kini sedang menyiapkan surat dakwaan lima tersangka untuk kebutuhan penuntutan di Pengadilan Negeri Mataram.
"Jadi, untuk kebutuhan penuntutan di persidangan, kami masih menyiapkan syarat administrasi pelimpahan ke pengadilan, salah satunya surat dakwaan, kalau sudah siap, perkara lima tersangka akan dilimpahkan," ucap dia.
Polda NTB dalam penanganan kasus yang dimulai sejak tahun 2020 ini sebelumnya tidak melakukan penahanan terhadap lima tersangka.
Namun, dari hasil penyidikan telah terungkap adanya kerugian keuangan negara hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB Rp1,35 miliar dari nilai proyek Rp15,67 miliar.
BPKP mendapatkan angka tersebut dari hasil cek fisik pekerjaan proyek oleh tim ahli konstruksi dan geoteknik tanah dari Fakultas Teknik Universitas Mataram.
Dari penetapan tersangka, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kejati NTB tahan lima tersangka korupsi RS Pratama Dompu
Komentar