Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI dr. Mohammad Syahril mengatakan penggunaan vaksin Mpox di Indonesia telah mendapat persetujuan dari WHO dan BPOM, dan bukan vaksin eksperimental, sehingga dapat diberikan dalam situasi darurat kesehatan.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Syahril menyebutkan hal tersebut sebagai respon mengenai narasi yang mengklaim bahwa vaksin Mpox yang dipersiapkan adalah vaksin eksperimental. Bahkan, klaim tersebut disertai ajakan agar masyarakat menolak vaksin Mpox. Menurutnya, klaim tersebut keliru.
“Vaksin Mpox sudah menerima Emergency Use Listing (EUL) dari WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), yang berarti vaksin ini boleh digunakan dalam kondisi darurat,” Syahril menuturkan.
Dalam pelaksanaan vaksinasi, katanya, Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) turut memantau keamanan dan memastikan manfaat pemberian vaksin Mpox sebagai upaya pencegahan penularan virus Mpox (MPXV).
Saat ini, katanya, vaksin Mpox yang digunakan di Indonesia adalah jenis Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN), yaitu vaksin turunan cacar (smallpox) generasi ketiga yang bersifat non-replicating. Pelaksanaan vaksinasi Mpox dengan MVA-BN telah dilakukan sejak 2023, ujarnya, setelah ditemukan kasus konfirmasi Mpox di Indonesia.
Dia merujuk pada dokumen WHO berjudul "Weekly Epidemiological Record: Smallpox and Mpox (Orthopoxviruses) Vaccine Position Paper" yang diterbitkan pada 23 Agustus 2024, ada tiga vaksin yang dapat digunakan untuk pencegahan Mpox.
Ketiga vaksin ini, katanya, awalnya untuk pencegahan cacar, tetapi kemudian dikembangkan dan diperluas penggunaannya untuk pencegahan Mpox.
Menurut tinjauan pakar dari jurnal berjudul, “Vaccines against mpox: MVA-BN and LC16m8” yang terbit di Taylor & Francis Online pada 1 September 2024, katanya, probabilitas MVA-BN menurunkan penyakit Mpox sebesar 62 persen hingga 85 persen. Pada orang yang sudah terpapar Mpox, MVA-BN mengurangi risiko penyakit sebesar 20%.
Baca juga:
Dinkes Kepri beri tips cegah penularan Mpox
Dinkes Kepri pastikan seluruh puskesmas siap menangani Mpox
Pemkab Natuna imbau warga untuk mewaspadai Mpox tanpa panik
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes sebut vaksin MPOX sudah disetujui WHO dan BPOM
Kemenkes: Vaksin MPOX sudah disetujui WHO dan BPOM
Arsip - Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril saat menyampaikan keterangan di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Andi Firdaus/aa.
Komentar