Legislator Sayangkan Penetapan Gubernur sebagai Ketua DK

Batam (Antara Kepri) - Anggota DPRD Kepulauan Riau Surya Makmur Nasution menyayangkan keputusan Presiden yang menetapkan Gubernur Kepri Muhammad Sani sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun periode 2013-2018.

"Susunan DK terasa sangat birokratis, padahal kita membutuhkan semangat FTZ," kata Surya Makmur di Batam, Selasa.

Ia menyatakan susunan DK yang baru saja ditetapkan Presiden tidak mencerminkan semangat FTZ  untuk memajukan FTZ dan mempermudah investasi. Surya menganggap Kepemimpinan DK di bawah Muhammad Sani tidak memberikan dampak pada penataan dan pelaksanaan FTZ BBK.

"Kita mengalami kegagalan. Keputusan-keputusan yang diambil mendesak terasa lamban," kata dia.

Bahkan terkadang, Pimpinan DK kesulitan mengkoordinasikan anggotanya sehingga membuat kebijakan sendiri yang bertentangan dengan semangat FTZ.

"Di antara anggota DK, Bea Cukai, mengambil peran tersendiri di lapangan, mengatur masuk keluar barang," kata dia.

Ia juga menyesalkan usulan Ketua DK yang disampaikan Gubernur dan Ketua DPRD kepada Presiden. Menurut dia, usulan itu hanya berasal dari ketua DPRD, bukan dari DPRD secara institusi.

"Mekanismenya hanya Gubernur ke Ketua DPRD, anggota DPRD tidak dilibatkan," kata dia.

Selain itu, seharusnya pemerintah juga menggandeng kalangan pengusaha dalam menentukan nama yang akan direkomendasikan ke Presiden, agar tidak ada dua versi usulan.

"Duduk satu meja antara pengusaha dan pemerintah , sampaikan kebijakan strategis," kata dia.

Terpisah, Ketua Kadin Kepri Nada Faza Soraya mengatakan mengatakan pihaknya tidak akan lagi mencampuri proses pemilihan Ketua DK. Meski Ketua Kadin Kepri sebelumnya sempat melayangkan surat ke Presiden menolak Gubernur menjadi Ketua DK.

"DK tidak akan kami campuri, itu keputusan Presiden," kata dia.

Meski begitu, ia berharap Ketua DK menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat UU untuk memajukan FTZ BBK.

Menurut dia, DK saat ini seperti mati suri, tidak memiliki daya untuk melobi ke pemerintah pusat dan pengusaha dalam menyukseskan FTZ BBK.

"DK tidak punya daya negosiasi yang kuat," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto