DPRD Lingga Sarankan Pemkab Rasional Asumsikan APBD

Lingga (Antara Kepri) - Pansus DPRD Lingga menyarankan pemerintah daerah berfikir rasional dalam mengasumsikan APBD dengan pendekatan secara masiv dan sistematis kepada pemerintah pusat guna memastikan estimasi dana transfer tidak meleset jauh.

"Secara umum, kebijakan fiskal melalui transfer pusat cendrung perlu pendekatan secara masiv dan sistematis, agar dapat ditingkatkan. Sejauh ini kebijakan fiskal terus menurun," kata Agus Norman, juru bicara Pansus DPRD dalam paripurna penyampaian catatan strategis dan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Lingga akhir tahun 2015, Selasa.

Beberapa tahun belakangan, dana transfer pusat kerap macet dan meleset dari asumsi pendapatan awal, karena adanya kebijakan fiskal yang cenderung membuat angka tersebut menurun.

Menurutnya, pemda perlu waspada, karena akhir tahun selalu terjadi penundaan dari transfer dana pusat tersebut. Meskipun SPM sudah dikantongi daerah, namun uangnya tidak datang.

"Untuk itu di APBDP, asumsinya dibuat lebih rasional. Jangan lagi kita terjebak masalah defisit," tutur anggota dewan dari Fraksi Golkar tersebut.

Selain itu, dia menyarankan pemerintah daerah tidak terlalu tinggi meletakkan marjin, melebihi batasan 5 persen.

"Kita perlu menghindari hal yang menyebabkan kemungkinan melesetnya asumsi pada pendapatan daerah," ungkapnya.

Sementara untuk kebijakan dalam bidang belanja sektor riil, pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi dan lingkungan hidup, menurutnya, juga perlu memperhatikan alokasi belanja terlebih dahulu, agar tidak terjadi pemborosan.

"Jangan sampai membuatnya lebih boros dari pembangunan yang bersipat kuantitatif," kata dia.

Untuk SILPA, dia menambahkan, juga patut di perhatikan pemerintah daerah kedepannya. Karena, kalau sampai daerah terjebak dari asumsi SILPA yang tinggi, itu akan memberatkan.

"Kalau bisa angkanya nol, agar nantinya kita tidak terbebani pembiayaan," terangnya.

Di lain sisi, pendapatan bunga dari dana cadangan yang dimasukkan dalam alokasi pendapatan lain-lain yang sah, sebaiknya mampu dikelola oleh lembaga di sektor permodalan, apabila nilainya plus.

Menyangkut DBH yang kerap menjadi penyebab defisit daerah, karena paling sering meleset dari asumsi, kata dia, ke depannya pemerintah tidak boleh terlalu optimistis dengan sektor pendapatan tersebut.

Perlu disadari, Kabupaten Lingga bukan sebagai daerah penghasil. Bahkan dengan kondisi harga minyak dunia yang fluktuatif, membuat ketidak pastian angka transfer dana DBH ke daerah.

"Nanti di tahun-tahun berikutnya, kita minta untuk membuat asumsi DBH yang rasional, supaya menjamin keadaanya lebih aman. Sejauh ini capaian DBH yang hanya mencapai realisasi terendah, sangat membahayakan daerah kita," paparnya.

Terlepas dari itu, dengan penilaian secara objektif pansus mengimbau kepada daerah, untuk lebih rasional dalam menempatkan asumsi terutama menyangkut DBH.  

"Meskipun target pendapatan yang tinggi itu penting, namun perlu kriteria optimistis dan memperhatikan kondisi ekonomi secara global," tutupnya. (Antara)

Editor: Rusdianto