Legislator: Kepri potensial defisit Rp1 triliun

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kepri Husnizar Hood. (dok. Antaranews Kepri)

Sekarang defisit anggaran mencapai Rp500 miliar, dan utang kepada pihak ketiga yang harus dibayar tahun depan sekitar Rp300 miliar

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau potensial mengalami defisit anggaran sebesar Rp1 triliun jika pola penganggaran tidak diperbaiki, kata anggota Fraksi Demokrat, Husnizar Hood.

"Sekarang defisit anggaran mencapai Rp500 miliar, dan utang kepada pihak ketiga yang harus dibayar tahun depan sekitar Rp300 miliar," ujarnya yang juga Wakil Ketua DPRD Kepri, di Tanjungpinang, Senin.

Husnizar mengemukakan ?seandainya prediksi pendapatan tahun 2019 sekitar Rp3 triliun, maka 20 persen anggaran dialokasikan untuk dikelola Dinas Pendidikan, dan 10 persennya untuk Dinas Kesehatan.

Dalam struktur pendapatan juga terdapat dana bagi hasil untuk pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian APBD Kepri juga akan digunakan sebesar Rp200 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalan lingkar Gurindam 12 di Tanjungpinang.

APBD Kepri juga digunakan untuk pembayaran gaji dan kepentingan lainnya untuk pegawai dan honorer yang mencapai Rp1 triliun.

Husnizar menambahkan dalam kondisi apapun dinas, biro dan badan di Pemprov Kepri tidak mungkin tidak mendapatkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Jika kegiatan di organisasi pemerintahan daerah tersebut masih seperti tahun ini, maka potensi defisit anggaran jauh lebih besar dibanding tahun ini.

Menurut dia, masih banyak kegiatan di-OPD yang sebenarnya tidak perlu dilaksanakan karena dinilai tidak dibutuhkan masyarakat. Bahkan anggaran di Biro Humas dan Protokoler Pemprov Kepri cukup fantastis, karena mencapai Rp60 miliar.

"Anggaran di Biro Humas dan Protokoler contohnya terlalu besar," katanya.

Husnizar mengatakan setiap OPD harus berpikir dan bekerja keras untuk melahirkan rencana kegiatan yang membuahkan hasil yang baik untuk pemerintahan dan masyarakat jika dilaksanakan.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri juga sudah seharusnya mengevaluasi kinerja OPD, terutama yang dapat menghasilkan pendapatan. Kepala dinas yang hanya mampu menghabiskan anggaran, dan melaksanakan kegiatan yang tidak bermanfaat bagi kepentingan publik sebaiknya diganti.