Batam (ANTARA) - Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Batam Muhammad Rudi menyatakan penerapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) tetap akan berlaku, meskipun pemerintah pusat kini tengah merancang pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah setempat.
"Free Trade Zone akan tetap ada. Tapi di dalam Free Trade Zone ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengusaha silahkan pilih saja, kita hanya memberikan kemudahan," kata Muhammad Rudi dalam pertemuan BP Kawasan Batam bersama pengusaha di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.
Ia mengatakan pemerintah tidak akan memaksa pengusaha masuk dalam KEK atau tetap berada di luar KEK dengan fasilitas FTZ. Pengusaha diminta menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Dalam waktu dekat, kata dia, pemerintah akan meluncurkan dua KEK di Batam, yaitu KEK perbaikan dan perawatan pesawat (Maintanance, Repair and Overhoul/MRO) di sekitar Bandara Hang Nadim dan KEK Nongsa Digital Park. Kemudian, akan menyusul KEK rumah sakit di sekitar RS BP Batam.
"Kalau yang tiga ini berhasil. Kami yakin, satu per satu yang lain akan mengikuti," kata Rudi
Ia mengatakan tengah mengupayakan agar Kawasan Industri Batamindo bersedia untuk menjadi KEK.
Menurut dia, pemberlakuan KEK MRO dan Nongsa Digital Park, tinggal menunggu Peraturan Pemerintah terbit.
Ia optimistis KEK di Batam bisa berjalan dengan baik dan mampu mendongkrak perekonomian kota. Sekaligus membuktikan pada dunia, bahwa KEK bisa berhasil.
Dalam pertemuan itu, sejumlah pengusaha menyampaikan keluhan mengenai beberapa hal kepada Kepala BP Kawasan yang baru menjabat beberapa hari, diantaranya terkait perizinan.
Ketua Apindo Kepri Cahya mengatakan pengusaha masih menemui kendala dalam perizinan di BP Kawasan Batam. "Perizinan, sampai saat ini masih banyak keluhan, lelet dan lama. Walaupun ada OSS, tapi pelaku usaha kadang berhadapan dengan tembok," kata dia.
Menurut dia, permasalahan perizinan juga terjadi karena pejabat yang berkepentingan kerap berada di Jakarta, sehingga izin tidak kunjung terbit. "Banyak pejabat yang sering di Jakarta, sehingga izin bisa berbulan-bulan," kata dia.
Berita Terkait
Data Center BP Batam lebarkan sayap hingga ke Sumsel
Jumat, 17 Mei 2024 9:32 Wib
Imigrasi awasi 21 WNA tanpa paspor yang tinggal di Batam
Jumat, 17 Mei 2024 6:41 Wib
KPU Batam ingatkan PPK hal krusial pemutakhiran data pemilih
Kamis, 16 Mei 2024 18:09 Wib
OJK Kepri tingkatan indeks literasi keuangan bagi pelaku UMKM
Kamis, 16 Mei 2024 16:18 Wib
Khofifah ajak Muslimat NU Kepri ajak umat pererat tali silahturahmi
Kamis, 16 Mei 2024 15:13 Wib
Pemko Batam wujudkan digitalisasi integritas dengan SPBE
Kamis, 16 Mei 2024 7:30 Wib
BP Batam jajaki kerja sama pengelolaan air limbah domestik
Rabu, 15 Mei 2024 19:24 Wib
Jefridin nyatakan akan maju Pilkada Batam 2024
Rabu, 15 Mei 2024 15:25 Wib
Komentar