Legislator: Antrean BBM Cerminkan Keburukan Aparatur Karimun

Karimun (Antara Kepri) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Rocky Marciano Bawole menilai antrean panjang kendaraan pembeli bahan bakar minyak di SPBU Kabupaten Karimun, mencerminkan keburukan kinerja aparatur pemerintah daerah setempat.

"Kondisi seperti itu membuktikan aparatur Pemkab Karimun tidak peduli dan tidak becus melayani masyarakat," katanya di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Rocky Marciano Bawole mengatakan, ketersediaan BBM, terutama premium merupakan persoalan yang sangat krusial yang berdampak luas bagi masyarakat dan perekonomian.

"Karyawan bisa dipecat gara-gara tidak masuk atau terlambat kerja, ibu-ibu penjual sayur tidak bisa ke pasar karena tangki motor kosong, begitu juga anak-anak tidak bisa sekolah karena angkot tidak beroperasi, dan banyak lagi dampak lainnya," tuturnya.

Seharusnya, kata dia, para pejabat daerah peka ketika melihat pengendara berjejer di tengah terik matahari berjam-jam menunggu giliran mendapatkan BBM.

"Masyarakat sangat menderita sementara para pejabat dengan santainya melintas di depan SPBU naik mobil pakai AC yang dijatahi pertamax sehingga tidak perlu ikut antre," tuturnya.

Ketua Fraksi Kebangkitan Nasional DPRD Kepri itu menilai rasa empati pejabat serta kesadarannya untuk menjalankan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat sudah hilang.

Politikus PKB yang juga mantan anggota DPRD Karimun itu merasa heran dengan tidak kunjung usainya antrean kendaraan di SPBU di Tanjung Balai Karimun, satu-satunya di Pulau Karimun Besar.

Sejak SPBU tersebut didirikan, kata dia, antrean panjang kendaraan menjadi pemandangan rutin setiap hari yang terkadang diselingi tutupnya SPBU karena persediaan premium habis.

Antrean kendaraan hingga memakan badan jalan, kata dia lagi, juga berdampak pada pengguna jalan yang terpaksa melintasi di jalur berlawananan arah yang rawan terjadi kecelakaan.

"Setiap hari para pejabat melintas di depan SPBU itu karena merupakan jalan utama ke kantor bupati. Tapi seakan-akan mereka tidak melihat penderitaan masyarakat. Di daerah lain, persoalan BBM hanya satu atau dua minggu, tapi di Karimun terjadi bertahun-tahun sejak SPBU itu didirikan," katanya.

Rocky yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, kepanikan warga makin bertambah ketika pangkalan-pangkalan premium yang mendapat pasokan dari APMS Kuda Laut lebih sering tutup dengan alasan stok habis.

"Kemana mereka mau beli selain harus antre di SPBU saat pangkalan-pangkalan lebih sering tutup daripada buka?" ujarnya.

Ia juga mengatakan, antrean panjang yang tidak kunjung usai itu menjadi bukti bahwa manajemen Perusda Karimun tidak beres.

"Terkait para pelangsir yang mengisi berulang-ulang, sangat mudah memberangusnya. Tinggal ketegasan aparat menindaknya, dan pastikan manajemen tidak terlibat," katanya.

Menurut dia, pemberlakuan kartu kendali BBM bisa mencegah para pelangsir karena berfungsi mengontrol pengendara agar tidak mengisi bahan bakar kendaraannya lebih dari satu kali dalam sehari.

"Setiap mengisi BBM, kartu kendali itu wajib dibawa dan diberi tanda oleh operator SPBU," katanya.

Ia juga menyarankan agar SPBU tersebut buka 24 jam untuk mengurangi antrean panjang namun pengawasan diperketat untuk mencegah penyelewengan.

"Pemda bersama Perusda harus segera membereskan masalah BBM itu, jangan biarkan berlarut-larut yang memicu lumpuhnya perekonomian masyarakat. Begitu juga dengan ketersediaan air bersih dan pengelolaan pasar yang dikelola Perusda yang banyak bermasalah," ucapnya. (Antara)

Editor: Jo Seng Bie