Batam (Antara Kepri) - Anggota Dewan Pers Muhammad Ridlo Eisy menegaskan bahwa kemerdekaan pers harus dilestarikan di Indonesia untuk mencegah kediktatoran penguasa.
"Kita harus mencegah kediktatoran di Indonesia. Itu (kediktatoran) akan dilestarikan kalau tidak ada kemerdekaan pers," kata Ridlo di sela-sela Konvensi Media, rangkaian perayaan Hari Pers Nasional 2015 di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu.
Menurut Ridlo, kebebasan dan kemerdekaan pers harus tetap hidup agar tidak muncul kembali Pancasila versi Orde Baru.
Dengan frasa Demokrasi Pancasila, penguasa penguasa Orde Baru bisa melarang berbagai ideologi berkembang di Indonesia, termasuk ideologi agama.
Pancasila kala itu dijadikan asas tunggal. Organisasi apapun wajib menjadikannya sebagai satu-satunya asas.
Dengan cara sakralisasi dan mistikasi ideologi Pancasila, lanjut Ridlo, penguasa menindas lawan-lawan politiknya dengan memberi stigma anti-Pancasila.
Begitu juga dengan Pers Pancasila, penguasa Orde Baru bisa membredel media massa sehingga nyaris tidak ada kebebasan media pada saat itu.
"Nama baik Pancasila dirusak oleh Orde Baru, sehingga orang waktu itu harus sangat berhati-hati ketika menggunakan istilah Pancasila dalam percakapan," jelas Ridlo.
Ia mengajak berbaga pihak untuk memperjuangkan sebisa-bisanya agar kebebasan harus tetap hidup. "Orang bisa berteriak, kebebasan media adalah kebebasan kita semua," kata Ridlo.
Kalau tidak punya media yang merdeka, kita tidak akan merdeka," tegas anggota Dewan Redaksi Harian Pikiran Rakyat Bandung itu. (Antara)
Editor: Rusdianto
Ridlo: Kemerdekaan Pers Cegah Kediktatoran di Indonesia
Komentar