Legislator Kepri sampaikan kritik dan apresiasi 100 hari kerja Ansar-Marlin

id 100 hari kerja

Legislator Kepri sampaikan kritik dan apresiasi 100 hari kerja Ansar-Marlin

Legislator Kepri Wahyu Wahyudin. (Ogen)

Tanjungpinang (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin mengkritisi juga mengapresiasi 100 hari pertama kerja pasangan Gubernur-Wakil Gubernur, Ansar Ahmad-Marlin Agustina.



Wahyudin di Tanjungpinang, Kamis, memberikan beberapa catatan kepada Ansar-Marlin. Antara lain, penanganan pandemi COVID-19 dinilainya belum berhasil, seiring makin meningkatnya jumlah kasus aktif di daerah tersebut.



Berdasarkan data terakhir Satgas COVID-19 Provinsi Kepri, jumlah kasus sudah mencapai 15.285 orang, meliputi kasus aktif 2.181 orang (14,27 persen), sembuh 12.774 orang (83,57 persen), dan meninggal 330 orang (2,16 persen).



"Kami nilai pasangan Ansar-Marlin belum berhasil tangani pandemi di 100 hari pertama kerja, tapi bisa dimaklumi karena mereka masih baru," ujar Wahyudin.



Politisi PKS itu mengatakan tingginya kasus pandemi memicu naiknya jumlah pengangguran di Kepri. 



Tak tanggung-tanggung, daerah ini berada di posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia 10,12 persen.



"Pengangguran bakal memicu garis kemiskinan. Harus ada terobosan baru untuk mengatasi kenaikan angka pengangguran ini," ujarnya.



Kemudian, dia turut menyoroti rendahnya serapan anggaran yang baru mencapai sekitar 30 persen. Itu pun fokus pada belanja rutinitas pegawai dan kantor, untuk kegiatan bahkan belum ada jalan sama sekali.



Dia mendorong Ansar-Marlin menggesa serapan anggaran guna menggerakkan roda ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dalam situasi COVID-19 ini, belanja daerah jadi salah satu stimulus pemulihan ekonomi.



Pun Ansar-Marlin diminta rutin berkoordinasi dengan DPRD agar serapan anggaran berjalan maksimal di masyarakat, karena DPRD lebih tau keinginan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan.



Selain itu, juga mengingatkan Gubernur-Wakil Gubernur mengganti Kepala OPD yang tidak bisa bekerjasama dalam mendukung program kerja Kepala Daerah, khususnya menyangkut masalah penyerapan anggaran.



"Kami ingatkan Pemprov Kepri, program kegiatan harus digesa paling lama Juni 2021. Jangan sampai menumpuk di triwulan tiga dan empat, nanti repot untuk pencairan," ujarnya.



Kendati demikian, anggota Banggar DPRD Kepri itu tetap mengapresiasi upaya Ansar-Marlin dalam rangka memulihkan perekonomian dampak dari pandemi COVID-19. Meskipun, diakuinya, memang belum maksimal dan perlu ditingkatkan setelah periode kerja 100 hari pertama ini.



Dia mengakui Ansar-Marlin pro aktif melobi Pemerintah Pusat supaya mendukung program pemulihan ekonomi di Kepri. Keduanya dinilai rajin menjolok ke berbagai Kementerian, agar dana APBN turun untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur, termasuk dukungan penanganan pandemi COVID-19 di daerah.



"Baru-baru Presiden RI Joko Widodo turun langsung ke Kepri. Tujuannya itu, demi ekonomi dan kesehatan masyarakat," imbuhnya.



Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad enggan menjawab ketika ditanya terkait pencapaian kerja di 100 hari pertama terhitung dilantik tanggal 26 Februari 2021 oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.



"Saya tak punya program 100 hari kerja. Kalau soal pencapaian, silakan kawan-kawan media simpulkan sendiri," ujar Ansar singkat.

Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar