Pemerintah beri perhatian RS rujukan COVID-19

id MPR RI,COVID-19,PPKM Darurat,RS rujukan COVID-19

Pemerintah beri perhatian RS rujukan COVID-19

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendorong pemerintah memberikan perhatian rumah sakit rujukan COVID-19 akibat jumlah kasus corona meningkat sehingga menyebabkan rumah sakit tersebut kewalahan memberi pelayanan, menampung pasien, dan kekurangan fasilitas.

 Ia mengatakan rumah sakit (RS) rujukan kini kewalahan menampung pasien dan kekurangan fasilitas di beberapa daerah, khususnya wilayah Jawa.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih siap dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

"Kita akan terus mendorong agar pelayanan kesehatan tetap berjalan serta fasilitas-fasilitas kesehatan yang masih kurang dan belum siap, seperti tempat tidur ICU hingga tabung oksigen dapat terus dibenahi," katanya.

Hal itu dikatakan menyoroti beberapa RS rujukan COVID-19 seperti RSUP dr. Sardjito Yogyakarta mengalami kekurangan pasokan oksigen. Selain itu terkait ketersediaan tempat tidur atau "bed occupancy rate" (BOR) dan ruang "intensive care unit" (ICU) di RS rujukan Jabodetabek sudah mulai penuh dan antre berjam-jam.

Syarief Hasan menilai masalah pelayanan RS rujukan muncul  saat pemerintah belum mampu menekan penyebaran pandemi COVID-19.

"Hal itu membuat RS rujukan kewalahan menerima pasien. Pemerintah benar-benar harus lebih tegas dalam melaksanakan PPKM darurat," ujarnya.

Dia mendorong pemerintah untuk memperbanyak fasilitas rumah isolasi mandiri "mild moderate" untuk pasien bergejala ringan yang sesuai standar.



Menurut dia, fasilitas isolasi mandiri dapat mengurangi beban RS rujukan COVID-19 sehingga dapat fokus pada penanganan pasien COVID-19 dengan gejala berat saja.

Ia menilai pandemi COVID-19 seharusnya menjadi pembelajaran bagi Indonesia dan menjadi peringatan bahwa infrastruktur serta fasilitas kesehatan penunjang harus menjadi prioritas untuk dibenahi dan diperbanyak.

"Kita sudah seharusnya belajar setahun, sejak Maret 2020 untuk melakukan mitigasi wabah sejak awal sehingga kita tidak sibuk dan terkejut saat wabah sudah menyebar seperti saat ini," katanya.

Dia berharap, program vaksinasi dapat segera menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah harus fokus dalam penanganan kesehatan dan pemotongan laju COVID-19 terlebih dahulu.

Menurut dia, pemerintah harus merespons antusias masyarakat untuk memperoleh vaksin dengan terus mengoptimalkan vaksinasi dan diharapkan antrean vaksinasi tidak menimbulkan klaster baru.

Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE