Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin mengatakan kinerja Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri harus dievaluasi Gubernur Ansar Ahmad karena terus merugi dalam beberapa tahun terakhir.
"Evaluasi menyeluruh BUP Kepri perlu dilakukan, mulai dari komisaris, direksi, hingga jajaran pegawainya," katanya di Tanjungpinang, Ahad.
Wahyudin mengatakan evaluasi sangat penting dilakukan guna memastikan keberlangsungan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kepri tersebut.
Ia menyebut keberadaan BUP Kepri belum mampu memenuhi ekspektasi yang diberikan Gubernur Ansar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD.
Menengok pada tahun 2021, perusahaan plat merah itu mengalami kerugian sekitar Rp800 juta. Kerugian serupa juga terjadi pada tahun 2022, namun angkanya lebih fantastis sekitar Rp3,6 miliar.
Padahal, menurutnya, BUP PT. Pelabuhan Kepri mendapat suntikan modal sekitar Rp19 miliar dari Pemprov Kepri pada tahun 2021. Harapannya, tentu dapat meningkatkan PAD, bukan justru membebani APBD karena terus merugi.
"Modal usaha lebih banyak tergerus untuk biaya operasional. Sementara pemasukan minim, makanya terjadi defisit dalam dua tahun terakhir," ungkapnya.
Wahyudin menekankan supaya Gubernur Ansar dapat bersikap tegas dengan mengganti jajaran komisaris, direksi hingga pegawai BUP Kepri yang dinilai kurang maksimal dalam bekerja sehingga dapat mengurangi beban biaya operasional.
Di sisi lain, ia juga mendorong Gubernur Ansar memberikan penghargaan kepada jajaran BUP Kepri yang telah bekerja optimal.
"Gubernur harus tegas. Jangan pertahankan mereka yang memang tidak mampu bekerja di lingkup BUP Kepri," katanya menegaskan.
Ia juga menyarankan perusahaan plat merah itu lebih gesit dalam mencari peluang bisnis untuk menambah pemasukan, minimal dapat menutupi beban operasional di tahun berikutnya.
Selama ini, BUP Kepri cuma mengandalkan pendapatan dari sektor bisnis transportasi laut, yakni Kapal MV Lintas Kepri yang penghasilannya masih relatif kecil.
"Padahal, Kepri ini 96 persen wilayahnya maritim. Banyak peluang usaha yang lebih menjanjikan di sektor kelautan maupun perikanan. Seharusnya itu yang dikejar, jangan cuma mengandalkan bisnis pelayaran saja," demikian Wahyudin.
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad mengatakan segera mengevaluasi kinerja BUP Kepri secara menyeluruh. Salah satu langkah yang akan diambil, yaitu rasionalisasi karyawan untuk penghematan biaya operasional efisiensi kerja.
Ia mengakui BUP Kepri masih mengalami defisit setiap tahunnya, di mana pengeluaran lebih besar dibanding pemasukan. Hal itu dapat dimaklumi, karena sampai saat ini perusahaan tersebut cuma mengandalkan sektor usaha kapal MV Lintas Kepri. Sementara kapal penumpang itu tidak berorientasi untuk komersial saja, namun harus melayani jalur-jalur yang tidak potensial dan kepentingan sosial.
"Ada sisi kepentingan sosial yang harus dikedepankan. Di sisi lain, belum ada usaha yang bisa mensubsidi hal tersebut," ungkapnya.
Ansar juga berharap tahun ini perusahaan milik Pemprov Kepri itu mampu menggarap bisnis kepelabuhanan yang besar dan menguntungkan secara finansial, seperti potensi labuh jangkar yang dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan MoU untuk pengelolaan di perairan Tanjung Berakit dan Selat Riau oleh BUP Kepri.
"Potensinya cukup besar, harapannya segera terealisasi untuk meningkatkan PAD Kepri," ucap Ansar.
Komentar