Batam (ANTARA) - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Batam, Kepulauan Riau menghadirkan sistem kesejahteraan sosial sebagai upaya melakukan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Batam Leo Putra di Batam, Senin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personel pencacah di tingkat kelurahan berjumlah 87 orang.
"Tujuannya agar Kota Batam memiliki data yang valid, lengkap dan akurat terkait masalah sosial, sehingga program bantuan pemerintah bisa tepat sasaran," kata dia.
Dinsos-PM Kota Batam juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam serta sudah menyiapkan personel untuk menghadirkan data terbaru.
Selain itu, menghadirkan sistem penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batam yang diharapkan seluruh persoalan sosial dapat ditangani pemerintah sehingga meminimalisasi aduan dari masyarakat.
"Karena keterbatasan karyawan, Dinsos-PM juga sudah membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak 14 orang, yang bersiaga selama 24 jam. Misalnya ada laporan terkait ODGJ, anak jalanan, gelandangan dan lainnya melalui call center lalu TRC langsung ke lokasi ," kata Leo.
Dinsos-PM Batam juga memiliki Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (UPT P2PMKS) Nilam Suri dengan fasilitas yang cukup lengkap.
Ia mengatakan saranan dan prasarana tersebut, untuk menangani persoalan-persoalan yang ditangani dalam sistem penanganan PMKS.
"Apa yang kita tangani di sistem kedua ada solusi di sistem ketiga. Kalau masalah sosial ada pekerja sosial. Sudah kita gaji empat orang termasuk satu psikolog juga. Kita gaji juga tiga orang pengasuh, tukang dapur dua orang untuk siapkan makan," ujarnya.
Dengan begitu, Leo berharap, ketiga sistem tersebut bisa berjalan dengan baik sehingga permasalahan sosial di Kota Batam bisa ditangani dan meminimalisasi angka kemiskinan di kota itu.
Baca juga: Dinsos catat sebanyak 100 jiwa telah graduasi sebagai KPM PKH
Komentar