Penyaluran bantuan pangan beras tahap I di Kepri rampung

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengatakan penyaluran bantuan pangan pemerintah (CPP) tahap I di bulan September 2023 di daerah tersebut sudah rampung 100 persen.

"Kepri mendapatkan peringkat keempat nasional dengan realisasi penyaluran 100 persen," kata Ansar di Tanjungpinang, Jumat.

Sehari sebelumnya, Kamis (5/10), Gubernur Ansar kembali menyalurkan bantuan pangan pemerintah tahap II di dua kelurahan di Kota Tanjungpinang, yakni Kelurahan Air Raja dan Pinang Kencana.

Baca juga:
Pemkab Natuna salurkan 2,2 ton beras kepada masyarakat kurang mampu

Imigrasi catat penerbitan paspor di Batam capai 82.389

Adapun total penerima bantuan itu sebanyak 7.280 keluarga penerima manfaat (KPM) di Tanjungpinang.

Sementara jumlah KPM yang menerima bantuan pangan se-Kepri yang terdiri dari tujuh kabupaten/kota sebanyak 70.384 KPM dengan total beras yang disalurkan sebanyak 2.111.520 kilogram.

"Rincian per KPM mendapat 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan dimulai dari bulan September sampai November 2023," ujarnya.

Menurut Ansar penyaluran bantuan ini merupakan kolaborasi lintas stakeholder bersama bulog untuk penugasan, kantor pos untuk transporternya. Tugas pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Kepri bersama tujuh kabupaten/kota melakukan monitoring dan pengawasan.

Ia mengatakan dengan adanya bantuan pangan pemerintah, selain dapat meringankan beban masyarakat, juga untuk mengontrol stabilitas harga kebutuhan pokok terutama pangan.

Baca juga:
Pembangunan rumah warga suku laut di Lingga sudah 50 persen

Kantor Imigrasi Batam peroleh PNBP paspor Rp40,6 miliar

Di samping itu, bantuan itu merupakan upaya mengatasi situasi ekonomi yang karena persoalan eksternal seperti perang Ukraina dan Rusia, kemudian fenomena El Nino yang melanda beberapa negara, sehingga ada beberapa negara yang menghentikan ekspor beras.

"Oleh karena itu pemerintah mengantisipasinya dengan program bantuan pangan ini. Kita yakin dengan program-program dari Kementerian Pertanian dan Bapanas, negara masih mendorong percepatan swasembada pangan," ucapnya.

Lanjut Ansar menjamin sampai saat ini distribusi beras melalui Perum Bulog juga masih mencukupi hingga akhir tahun 2023. Namun, yang patut didorong kepada masyarakat adalah diversifikasi pangan.

Pihaknya mendorong ibu-ibu melalui program PKK, Dekranasda, maupun kelompok wanita (KWT) untuk merekayasa hasil-hasil pertanian dalam bentuk panganan yang diminati masyarakat sebagai bentuk substitusi pangan.

Baca juga:
KPU Tanjungpinang sebut 11 partai politik ajukan perubahan rancangan DCT

BPBD Kepri temukan adanya karhutla skala sedang di Kepulauan Anambas

Pemkot Batam sebutkan pentingnya makanan bergizi pada anak

Ketum PSI, Kaesang temui ketua PGPI untuk minta nasihat bagi partainya