Batam (ANTARA Kepri) - Ratusan buruh PT Varta Batam yang berunjuk rasa di luar pagar perusahaan membubarkan diri setelah manajemen dan perwakilan buruh sepakat akan melakukan pembicaraan dengan Direktur Pelaksana Varta Singapura sebagai pengambil keputusan.
"Manajemen PT Varta Microbattery Indonesia di Batam ini tidak bisa mengambil keputusan. Mereka berjanji akan mendatangkan Managing Director PT Varta Singapura yang menaungi Batam untuk melanjutkan pembicaraan," kata Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK-FSPMI) PT Vatra Batam, Dedy Iskandar di Batam, Kamis.
Ia mengatakan, dalam pembicaraan yang dilakukan antara buruh, perwakilan perusahaan, dinas tenaga kerja, dan kepolisian tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan peningkatan kesejahteraan berupa tunjangan perumahan, transportasi yang diajukan.
"Pembicaraan hanya menyepakati akan dilakukan pembicaraan ulang pada Jumat (27/1). Setelah hasil tersebut kami sampaikan pada buruh, akhirnya mereka menerima dan menghormati keputusan tersebut," kata dia.
Dedy berharap, saat buruh kembali bekerja tidak ada tekanan-telanan dari perusahaan setelah aksi tersebut dan meminta pekerja melaporkan pada PUK-FSPMI PT Varta jika ada upaya intimidasi.
"Pihak kepolisian telah memberikan jaminan akan mengusut bila ada intimidasi dan akan langsung memproses secara hukum. Itu sebagai bentuk upaya polisi melindungi buruh," kata dia.
Kepala Satuan Bina Masyarakat (Kasat Bin-Mas) Polresta Batam Rempang Galang, Kompol Suyanto selaku penengah dalam perundingan tersebut mengatakan semua pihak harus menghormati kesepakatan yang diambil.
"Perusahaan tidak boleh mengintimidasi karyawan, dan karyawan juga harus kembali bekerja seperti biasa hingga ada keputusan dari pembicaraan lanjutan yang akan dilakukan pekan depan," kata dia.
Kamis sekitar pukul 08.00-14.30 WIB ratusan buruh PT Vatra Microbattery Indonesia di kawasan industri Batamindo melakukan aksi unjuk rasa menuntut kesejahteraan.
Dua hal paling utama yang mereka tuntut ialah pemberian tunjangan perumahan dan uang transportasi.
Karyawan mengatakan sebelumnya sudah ada pembicaraan mengenai dua hal tersebut dan dicapai kesepakatan buruh akan mendapatkan uang perumahan sebesar Rp225 ribu per bulan dan uang transportasi dari Rp3.500 menjadi Rp4.500 per hari.
Namun menurut karyawan keputusan itu tidak direalisasikan oleh perusahaan dengan menyatakan tidak pernah menyepakati angka tersebut.
(KR-LNO/A013)
Komentar