KDRT pada perempuan sering disebabkan masalah ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di kalangan perempuan sering terjadi dikarenakan faktor ekonomi sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi.

"Kasus KDRT terhadap perempuan sering kali berakar pada masalah ekonomi. Karena itu, kita perlu fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi, terutama bagi generasi muda," kata Andi di Jakarta, Selasa.

Andi menilai pemerintah harus memastikan ada banyak lapangan pekerjaan yang bisa diakses oleh generasi muda, agar mereka tidak terjebak dalam kondisi yang memperburuk keadaan sehingga bisa terjadi tindakanan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Selain itu, Yuliani juga menekankan pentingnya peran pendidikan dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan.

Karena itu, dia menyarankan agar kurikulum pendidikan di tingkat SMK dan SMA serta universitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang berkembang.

Ketua Umum Yayasan Kemanusiaan Rombongan Ibu-Ibu Eksis (Rombsis) Indonesia Andi Idhanursanty menjelaskan bahwa pendidikan tentang KDRT harus dimulai dari keluarga, terutama dari orang tua.

Idha menilai sosok ibu sebagai figur sentral dalam keluarga, berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak-anak.

Karena itu, ibu-ibu diharapkan tidak hanya memberikan pendidikan agama dan pendidikan formal kepada anak-anak, tetapi juga menjadi contoh yang baik dalam hal nilai-nilai kehidupan.

"Keberhasilan anak-anak itu tergantung pada pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Ibu adalah sosok yang sangat penting dalam membimbing anak-anak," ujar Idha.

Idha juga menekankan pentingnya kesadaran tentang keberadaan KDRT dan perlunya ibu-ibu untuk mengikuti berbagai kegiatan edukasi guna memahami bagaimana cara menjadi perempuan yang bermanfaat, baik untuk keluarga maupun masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar ibu-ibu dapat menjaga sumber penghasilan yang halal dan tidak terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan keluarga, seperti kerja paksa atau kekerasan dalam rumah tangga.



Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah meluncurkan fitur akses cepat kontak darurat untuk menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di aplikasi SatuSehat yang bisa di akses melalui gadget.

Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan sekaligus Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes Setiaji menjelaskan penambahan fitur baru ini merupakan respons pemerintah untuk meningkatkan dukungan bagi korban kekerasan berbasis gender.

Untuk mengakses fitur kontak darurat tersebut, katanya, publik hanya perlu membuka aplikasi SatuSehat, kemudian memilih opsi Darurat KDRT untuk terhubung ke hotline layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. Selain itu aplikasi itu juga menyediakan fitur serupa untuk kontak Darurat Medis yang terhubung ke hotline 119.


Baca juga: Upaya penanganan masalah KDRT di Batam, belajar dari kasus Cut Intan