Batam (ANTARA Kepri) - Anggota DPR RI Harry Azhar Azis mengusulkan Kota Batam ditetapkan sebagai daerah khusus seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
"Bentuknya provinsi khusus atau kota khusus, yang mana saja," kata anggota DPR RI daerah pemilihan Kepulauan Riau Harry Azhar Azis di Batam, Senin.
Ia mengatakan bahwa Batam perlu mendapat perlakuan khusus karena merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berbatasan dengan negara lain.
Penetapan daerah khusus dapat menstimulasi perkembangan Batam menjadi lebih pesat, karena mendapatkan perhatian lebih dan anggaran yang juga tinggi dari APBN.
Menurut dia, penetapan daerah khusus Batam dimungkinkan dengan revisi UU Pemerintah Daerah yang kini sedang digodok.
"Revisi UU Pemerintah Daerah kini sedang pembahasan, nanti saya akan sampaikan ke komisi II," kata Harry.
Selain itu, ia juga mengajukan sistem anggaran yang tepat di Komisi XI.
Batam, kata Wakil Ketua Komisi XI itu, layak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena pertumbuhan ekonominya yang melebihi rata-rata nasional.
Batam, kata dia, bisa menjadi sentra pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita bisa memperjuangkan daerah istimewa. Keistimewan karena kawasan industri," katanya.
Ia mengatakan, layaknya Daerah Labuan di Malaysia ada otoritas khusus yang menangani.
"Konsepnya jika ini menjadi kota atau provinsi khusus, wewenang pemerintah kota dibatasi. Atau ada otoritas khusus seperti di Labuan, Malaysia," kata dia.
Namun, untuk menjadikan Batam sebagai daerah khusus, maka pemerintah daerah harus pro aktif mengusulkannya ke pemerintah pusat.
"Keputusan politik ini harus muncul dari daerah," kata Harry.
Mengenai posisi pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, ia mengatakan bisa diatur dalam UU kekhususan Batam.
"Apakah BP menjadi badan di bawah Pemko atau tetap seperti sekarang, setara dengan posisi mitra atau tidak," kata dia. (Y011/R007)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Data Center BP Batam lebarkan sayap hingga ke Sumsel
Jumat, 17 Mei 2024 9:32 Wib
Imigrasi awasi 21 WNA tanpa paspor yang tinggal di Batam
Jumat, 17 Mei 2024 6:41 Wib
KPU Batam ingatkan PPK hal krusial pemutakhiran data pemilih
Kamis, 16 Mei 2024 18:09 Wib
OJK Kepri tingkatan indeks literasi keuangan bagi pelaku UMKM
Kamis, 16 Mei 2024 16:18 Wib
Khofifah ajak Muslimat NU Kepri ajak umat pererat tali silahturahmi
Kamis, 16 Mei 2024 15:13 Wib
Pemko Batam wujudkan digitalisasi integritas dengan SPBE
Kamis, 16 Mei 2024 7:30 Wib
BP Batam jajaki kerja sama pengelolaan air limbah domestik
Rabu, 15 Mei 2024 19:24 Wib
Keluarga miskin ekstrem di Natuna dapat BST sebesar Rp200 ribu perbulan
Rabu, 15 Mei 2024 18:12 Wib
Komentar