PKPI Kepri Terima Keputusan Diskualifikasi

id partai,keadilan,persatuan,indonesia,pkpi,kepulauan,riau,menerima,keputusan,diskualifikasi

Batam (Antara Kepri) - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kepulauan Riau menerima keputusan diskualifikasi  yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Pusat hingga partai itu tidak bisa mengikuti Pemilu di Kabupaten Kepulauan Anambas, kata Ketua PKPI Kepri Suparno.
       
"Jalankan saja keputusan KPU, kami juga taat. Profesional saja," kata Suparno di Batam, Senin.
       
Meski begitu, ia mengatakan masih akan membicarakan keputusan itu dengan DPP PKPI dan PKPI Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk sikap berikutnya.
       
Ia membenarkan PKPI Anambas memang terlambat menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU, sesuai dengan  ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk menyerahkan laporan keuangan dana kampanye.
       
Menurut dia, keterlambatan itu terjadi karena kendala transportasi, karena beberapa calon anggota legislatif tinggal di beberapa pulau berbeda, sehingga pengurus partai sulit mengumpulkan dana kampanye.
       
"Ada kendala transportasi laut. Karena caleg terpencar di pulau-pulau," kata dia.
       
Sebelumnya, di Jakarta, KPU Pusat mengumumkan diskualifikasi sembilan parpol di tingkat kepengurusan kabupaten-kota dan 35 caleg Dewan Perwakilan Daerah karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, salah satu di antaranya PKPI di Kabupaten Kepulauan Anambas.
       
Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan pencabutan keikutsertaan parpol dan caleg tersebut disebabkan mereka tidak mematuhi ketentuan penyerahan laporan keuangan dana kampanye.
       
"Ada yang menyerahkannya sudah melampaui batas tenggat waktu tanpa ada penjelasan. Ada pula yang tidak menyerahkan sama sekali.  Kami kan harus mengikuti ketentuan Undang-Undang," kata Hadar.
       
KPU sendiri sebenarnya telah memberikan toleransi kepada sejumlah parpol lain yang terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye tersebut di daerah.
       
"Kondisi force majeure akan kami pertimbangkan betul-betul, misalnya karena kecelakaan atau bencana alam sehingga menyebabkan pengantar laporan itu terlambat tiba di kantor KPU daerah," jelas Hadar.(Antara)

Editor: Dedi
Editor: Jo Seng Bie
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar