Tanjungpinang (Antara Kepri) - Seluruh penyelenggara pemilu di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan dikumpulkan untuk membahas permasalahan anggaran pilkada serentak Desember 2015.
"Dalam waktu dekat kami mengundang seluruh penyelenggara pemilu untuk membahas anggaran. Dibutuhkan sinkronisasi dalam penggunaan anggaran penyelenggaraan pilkada," kata Ketua Tim Anggaran Pilkada Pemerintah Kepri Naharudin, yang juga Kepala Badan Perencana Pembangunan Kepri di Tanjungpinang, Kamis.
Dia menjelaskan pilkada akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri pada Desember 2015. Pada saat yang sama juga diselenggarakan pilkada di Bintan, Lingga, Batam, Karimun, Natuna dan Kepulauan Anambas.
Salah satu dari tujuan penyelenggaraan pilkada serentak yakni untuk menghemat anggaran negara. Saat ini, Pemerintah Kepri telah mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp80 miliar.
"Bila tidak bisa menghemat anggaran, buat apa dilaksanakan secara serentak. Logikanya seperti itu," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya dibutuhkan keseriusan semua institusi yang berhubungan dengan pilkada tersebut agar anggaran pilkada yang dialokasikan pemerintah tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran pilkada tidak boleh ganda.
Pembahasan anggaran pilkada tidak dapat dilanjutkan bila salah satu penyelenggara pilkada di Kepri tidak hadir. Karena anggaran pilkada serentak di kabupaten dan kota berhubungan dengan Kepri.
"Kalau ada penyelenggara dari daerah tertentu tidak hadir, anggaran tidak dapat dibahas," katanya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Kepri Marsudi mengatakan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di wilayah itu yang diusulkan KPU Kepri dan pihak kepolisian daerah setempat berpotensi berubah setelah dibahas kembali oleh tim dari pemerintah.
Semula, anggaran yang kami usulkan Rp89 miliar, Bawaslu Kepri Rp50 miliar dan Polda Rp15 miliar.
Setelah dibahas bersama tim dari pemprov pekan lalu, anggaran yang akan dikelola KPU Kepri bertahan Rp89 miliar, sedangkan untuk Bawaslu provinsi berkurang menjadi Rp33 miliar dan untuk Polda setempat hanya Rp8 miliar.
"Itu baru sekali rapat bersama tim pemprov yang dipimpin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Naharudin," ujarnya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
KPU Kepri: Honor ketua PPK di Pilkada 2024 sebesar Rp2,5 juta
Minggu, 28 April 2024 15:28 Wib
KPU jadikan hewan primata kekah sebagai maskot Pilkada Kepri 2024
Minggu, 28 April 2024 14:07 Wib
Puncak Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60, Kanwil Kemenkumham Kepri gelar upacara
Minggu, 28 April 2024 8:34 Wib
Gubernur Ansar harap Presiden terpilih tuntaskan proyek strategis
Minggu, 28 April 2024 6:57 Wib
14 nelayan Kepri ditahan aparat maritim Malaysia
Sabtu, 27 April 2024 19:33 Wib
Polda Kepri tangkap pelaku penampungan PMI nonprosedural
Sabtu, 27 April 2024 17:18 Wib
Pemkot Batam imbau warga untuk waspada DBD dengan gerakan PSN
Sabtu, 27 April 2024 16:16 Wib
Surya Paloh membuka potensi usung Anies di pilkada DKI
Sabtu, 27 April 2024 9:46 Wib
Komentar