DPRD: Gubernur Terlalu Gegabah Perpanjang Izin Growa

id DPRD,Gubernur,Terlalu,Gegabah,Perpanjang,Izin,Growa

Ditengah usaha pemerintah daerah bersama Dinas Pertambangan Kepri mengevaluasi izin-izin tambang cacat hukum di Lingga, Gubernur justru mengeluarkan SK nomor 2031 tahun 2016, tanggal 30 Agustus 2016, tentang perpanjangan izin PT GI


Lingga (Antara Kepri) - Anggota Komisi I DPRD Lingga bidang perizinan, Ahmad Nasirudin menyayangkan keputusan Gubernur Kepri memperpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pasir Darat PT Growa Indonesia (GI) ditengah proses evaluasi seluruh izin tambang di Kabupaten Lingga yang diduga cacat hukum.



"Ditengah usaha pemerintah daerah bersama Dinas Pertambangan Kepri mengevaluasi izin-izin tambang cacat hukum di Lingga, Gubernur justru mengeluarkan SK nomor 2031 tahun 2016, tanggal 30 Agustus 2016, tentang perpanjangan izin PT GI," kata dia di Daik Lingga, Rabu.



Menurutnya, keputusan Gubernur itu terlalu gegabah tanpa menunggu hasil evaluasi yang sedang berjalan. Padahal akhir September ini Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri, sudah akan menyampaikan hasil evaluasinya.



"Kita harus akui Lingga cukup banyak masalah soal perizinan tambang. Namun pemerintah daerah sedang semagat membenahi itu, agar kedepan investasi yang ada di daerah ini sehat. Tapi kalau Provinsi juga tidak mendukung, maka upaya daerah akan sia-sia," tuturnya.



Dia mengatakan, Kementrian ESDM telah menginstruksikan kepada tiap daerah yang memiliki usaha petambangan agar menertibkan seluruh prosedur perizinannya dan mencabut seluruh izin bermasalah selambat-lambatnya Januari 2017.



Hal itu, menurutnya, mampu memicu pemerintah Provinsi Kepri dan kabupaten/kota saling dukung untuk menjalankan instruksi dari Kementrian ESDM tersebut.



"Kami berharap ini menjadi momen bagi Kabupaten Lingga membenahi permasalahan izin tambang yang pernah ada. Kerugian menyangkut masalah ini juga sudah sama-sama kita rasakan. Kita juga tersandra oleh penguasaan lahan dari investasi negatif tersebut," tutur anggota dewan yang beberapa bulan lalu membidangi pertambangan di Komisi II DPRD Lingga.



Dia berharap, Distamben Kepri mampu menyelesaikan evaluasi sesuai target waktu hingga akhir bulan ini, dan menyampaikan rekomendasi ke Gubernur untuk mengeluarkan kebijakan pencabutan seluruh izin tambang cacat hukum.



Sebelumnya, PT Growa Indonesia yang berlokasi di Desa Tanjung Irat Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, berencana memulai operasi produksi karena telah mengantongi izin dari Gubernur Kepri.



“Acuan keluarnya perpanjang IUP pasir darat dari Pemprov Kepri, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 177/KPTS/VII/2015,” kata Humas PT GI, Hamzah Jasman, dalam jumpa pers di Tanjungirat, Jumat (9/9) lalu.



Sementara itu, menurut penilaian Investigator Ditjen Minerba Kementrian ESDM, Buana Sjahboeddin SH MH, dalam dialognya bersama Bupati Lingga di Jakarta, Kamis (15/9), bahwa SK Gubernur Kepri tentang perpanjangan izin PT GI pada 30 Agustus 2016, cacat hukum.



Buana menyarankan Gubernur Kepri segera mencabut izin tersebut karena dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, sangat jelas diatur Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan izinnya kepada pihak lain.



Menurutnya, prosedur perizinan PT GI tersebut sejak awalnya sudah keliru dan banyak melanggar UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.



"Kalau kita lihat datanya, yang mengajukan perpanjangan IUP Operasi Produksi adalah PT Sei Sebar Utama. Kemudian yang diberi IUP Operasi Produksi oleh Bupati Lingga, Daria adalah PT GI. Ini jelas keliru," ujarnya.



Selain melanggar UU Menirba, lanjut Buana, pemberian IUP Operasi Produksi kepada PT GI oleh Bupati Lingga, Daria, tertanggal 10 Juli 2015, juga bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  



"Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, terhitung sejak bulan Oktober 2014, kewenangan di bidang pertambangan dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Ini jelas cacat hukum dan harus segera dicabut oleh Gubernur," ungkapnya. (Antara)



Editor: Evy R Syamsir
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar