DPRD: Keberadaan staf khusus Gubernur hanya memboroskan anggaran

Tanjungpinang (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Abdul Rahman mengkritik kinerja dan keberadaan staf khusus yang diangkat oleh Gubernur Nurdin Basirun yang ia nilai hanya memboroskan anggaran serta tidak efektif. 

"Saya lihat mereka itu tidak memiliki kontribusi apapun," ujarnya di Kantor DPRD Kepri, Senin (4/3) 

Dia juga menilai, orang-orang yang dipilih dan diangkat Gubernur itu terkesan hanya untuk memenuhi kuota dan berdasarkan kedekatan. Tidak ada kriteria khusus yang menjadi dasar pengangkatan staf khusus.

"Memang itu menjadi hak Gubernur. Tapi, jangan sampai memilih orang yang hanya memakan gaji buta," tuturnya. 

Politisi PKS itu juga menyatakan, kritik mengenai keberadaan staff khusus ini bukan hanya datang dari dirinya sendiri, melainkan juga menjadi pertanyaan dari rekan-rekan DPRD lainnya. 

Apalagi jika berfungsi sebagai tenaga profesional, Pemprov Kepri masih memiliki staff ahli yang berstatus ASN pejabat eselon II. 

"Selain jadi pembisik, tugas dan fungsi staf khusus ini juga tidak jelas," katanya. 

Oleh karena itu, ia berharap agar Gubernur mengevaluasi lagi keberadaan staf khusus, termasuk mempertimbangkan figur yang diangkat harus dari tenaga profesional dan memiliki kontribusi yang jelas. Bukan asal-asalan dan tidak bisa bekerja.

"Apalagi secara nominal pendapatan mereka per bulan cukup besar. Daripada anggaran habis sia-sia, lebih baik untuk hal-hal yang lebih produktif," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pada masa kepemimpinan almarhum H.M. Sani ada sepuluh orang staf khusus yang diangkat oleh Gubernur. Namun, seiring berjalannya waktu sejumlah staf khusus mengundurkan diri dan mengalami pergantian. 

Adapun nama-nama staf khusus yang masih menjabat saat ini, yakni Said Sirajuddin, Razaki Persada, Chaidar Rahmat, Saidul Kudri, Herizal Hood, dan Ahzar Hasyim.