Menteri Susi ingin kapal ikegal fishing jadi Monumen Nasional

id KKP, Kapal ikan asing, pencurian ikan, illegal fishing

Menteri Susi ingin kapal ikegal fishing jadi Monumen Nasional

Dua buah kapal ikan asing asal Cina saat usai ditarik mendarat di pesisir pantai Selat Lampa, Natuna, Kepri, Senin (7/10) (cherman)

Natuna (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan  Susi Pudjiastuti menginginkan dua kapal  ikan asing asal Tiongkok,  pelaku Illegal fishing dijadikan monumen sejarah nasional di Selat Lampa, Natuna, Kepri.

"Ini akan saya jadikan monumen bersejarah bahwa kita benar-benar berdaulat di laut," tegas Susi dalam sambutannya saat acara peresmian operasional SKPT Selat Lampa dan penenggelaman kapal ilegal fishing.

Dijelaskan Susi, selain 2 kapal asal Tiongkok, menyusul kapal-kapal dari negara lain pelaku pencurian ikan akan bernasib serupa. 

Terlihat telah ditarik ke bibir pantai berjarak kurang lebih 200 meter dari pelabuhan SKPT Selat Lampa 2 kapal dengan bobot ratusan ton dengan posisi sebagian telah tersangkut di pasir. 

"Ini bisa kita lihat bersama, 2 kapal besi asal Cina dan akan kita tarik lagi kapal dari negara Vietnam untuk dijejerkan disini, ini akan jadi monumen nasional, biar anak cucu kita tau dan jadikan pelajaran, kalau perlu jadikan museum," terangnya.

Ia berharap dengan maraknya penenggelaman dilakukan selama ini akan menyadarkan para pencuri ikan tidak lagi melakukan hal yang sama, khususnya laut Natuna.

"Saya pikir jika negara tetangga atau negara mana saja, janganlah curi ikan lagi, jika ingin ikan Natuna, maka datang ke Natuna dan beli, kita sudah ada SKPT," kata Menteri Susi. 

Tidak hanya itu, Ia juga mengingatkan kepada nelayan lokal tidak lagi menggunakan cara terlarang dalam menangkap ikan, harus ramah lingkungan agar dapat berkelanjutan.

" Saya minta tidak ada lagi bom ikan, potasium, ini PR kita semua, jika ini masih terjadi saya akan sikat dengan turun langsung ke lapangan, karena 1 kg potasium bisa hancurkan 6 meter persegi terumbu karang, ini harus segera dihentikan, kalau ini masih terjadi saya tutup ekspor ikan hidup, tolong Lanal, Polairut pantau ini, jika cara penangkapan diatur dengan baik, maka ikan akan semakin banyak," pintanya.

Menurutnya, Presiden telah berkomitmen dengan membentuk Satgas 115, didalamnya  semua unsur terlibat, baik Polair, Angkatan Laut, Kejaksaan, Bakamla dan KKP, mari kita jaga laut kita.

"Sekarang nelayan asing berkurang, malah nelayan kita yang gak bener, tolong pengusaha ikan hidup, kegiatan penangkapan harus ramah lingkungan," tegas menteri.

Untuk Natuna kata Susi, Pemerintah Pusat telah benar-benar membangun, terbukti selain sektor perikanan, pariwisata serta didampingi dengan pembangunan sektor pertahanan dan keamanan oleh TNI.

"Itu dibangun seiring dan berdampingan, tujuannya tidak lain hanya agar kita semakin berdaulat," ungkapnya.

Ia yakin jika potensi Natuna dikembangkan dan dikelola dengan baik maka masyarakat akan menjadi semakin makmur.

"Jika semua berkomitmen, ke depan saya yakin cukup kapal kecil saja nelayan kita bisa makmur, kita tidak perlu kapal besar, jika ikan telah banyak," kata Menteri Susi.

Ia mengingatkan kembali, jadikan monumen kapal pencuri ikan tersebut sebagai pengingat akan simbol kedaulatan negara dan pelestarian laut Natuna.

Selain itu, Ia juga mengingatkan semua yang hadir untuk selalu mengingat akan pentingnya menjaga laut, sambil menunjuk ke arah kapal tangkapan asal Tiongkok yang telah dijadikan monumen.

"Pesan saya, tetap komitmen jaga Natuna, Natuna sangat penting, itu kapal bertengger di sini untuk diingat, inilah yang curi ikan kita, ini menjadi pengingat kita semua, sehingga ke depan seluruh aparatur penegakan hukum tegas dan keras, tidak ada yang lebih penting dari pada integritas," kata Menteri Susi.

Diingatkannya kembali bahwa perlu adanya semangat bersama agar Indonesia semakin berdaulat atas lautnya sendiri.

" Saya ingin kapal itu bertengger di situ sebagai monumen nasional, titik sejarah bahwa Indonesia bisa berdaulat, kalau mereka mau ikan, datang ke kita dan belilah," tegasnya.
 
Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar