Tanjungpinang (ANTARA) - Kampung Antipolitik Uang yang digagas Bawaslu secara nasional berpotensi meningkatkan partisipasi pengawasan publik terhadap pilkada, kata pengamat politik, Endri Sanopaka.
"Pembangunan Kampung Antipolitik Uang perlu mendapat dukungan publik agar ada di setiap kampung. Ini bagian penting dalam pengawasan pilkada," ujarnya, di Tanjungpinang, Minggu.
Endri yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang memberi apresiasi kepada Bawaslu RI beserta jajarannya yang berupaya mengantisipasi terjadi politik uang dalam pilkada melalui peningkatan partisipasi pengawasan.
Pihak kampus pun dilibatkan oleh Bawaslu Kepri untuk meningkatkan pengawasan pilkada.
"Bawaslu Kepri dan sejumlah kampus dilibatkan dalam pengawasan pilkada. Dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait hal itu," katanya.
Menurut Endri, politik uang dalam penyelenggaraan pilkada di masa pandemi COVID-19 potensial terjadi. Politik uang hanya dapat terjadi bila ada pihak yang mengintervensi atau mempengaruhi pemilih melalui uang maupun barang, dan pemilih menerimanya.
Jika pemilih berani menolak, tidak akan terjadi politik uang. Kampung Antipolitik Uang merupakan salah satu cara mengedukasi masyarakat untuk berani menolak politik uang.
Kampus Antipolitik Uang juga dapat menjadi garda terdepan dan contoh bagi masyarakat luas untuk menolak politik uang.
Pemimpin yang lahir dari politik uang potensial melakukan praktik koruptif di dalam pemerintahan. Hal itu dilakukan lantaran modal politik yang dikeluarkannya sangat besar ketika pilkada.
"Pilkada itu berbeda dengan pemilu, karena hasil pilkada melahirkan eksekutor, pemimpin daerah yang mampu mengambil keputusan. Karena itu, pilihan pemilih harus tepat, bukan berdasarkan uang maupun barang," tuturnya.
Endri mengatakan calon kepala daerah harus mampu berinovasi untuk mendapat simpati dari masyarakat di saat pandemi COVID-19. Kreativitas pasangan calon kepala daerah dibutuhkan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.
"Pola pendekatan dengan masyarakat tentu harus lebih kreatif. Ini penting dilakukan karena program kegiatan yang dijanjikan kepada pemilih cenderung diabaikan," katanya.
Berita Terkait
DPRD Kepri saran pusat izinkan daerah kelola sisa bijih bauksit
Jumat, 26 April 2024 7:45 Wib
JCH Embarkasi Batam berangkat gunakan Saudi Airlines
Kamis, 25 April 2024 19:23 Wib
PLN tambah dua unit mesin ke Pulau Serasan-Natuna
Kamis, 25 April 2024 17:09 Wib
Kemenag minta PPIH beri layanan prioritas pada calon haji lansia
Kamis, 25 April 2024 16:57 Wib
Kemenag Kepri layani sebanyak 9.130 calon haji di Asrama Haji Batam
Kamis, 25 April 2024 16:40 Wib
Kementerian ESDM tetapkan 15 situs di Natuna sebagai warisan geologi
Kamis, 25 April 2024 15:26 Wib
KNTI minta pemerintah pusat sikapi serius penahanan nelayan di Malaysia
Kamis, 25 April 2024 14:21 Wib
Polres Bintan-Kepri tangkap seorang pria penanam pohon ganja di kebun
Kamis, 25 April 2024 13:31 Wib
Komentar