Pengamat: Waspadai Pergeseran Budaya Politik Jelang Pilkada

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Seluruh elemen masyarakat dan pemerintah harus mewaspadai pergeseran budaya politik santun menjadi pragmatis menjelang pilkada di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Pengamat politik Rendra Setyadiharja dalam seminar kebangsaan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan, budaya politik yang santun hanya jadi mimpi belaka kalau politik uang, politik transaksional masih dikedepankan. Ini harus diwaspadai bersama.

Berdasarkan pengalaman Pemilu Legislatif 2014, menurut dosen di Stisipol itu, budaya politik di Kepri mengalami perubahan cukup besar. Sebagian pemilih menjadi pragmatis, berpikir untuk kepentingan sesaat hanya untuk mendapat  barang atau uang.

Caleg yang tidak cukup cerdas, memiliki jejak rekam yang baik dan peduli terhadap permasalahan masyarakat untuk berkompetisi pada pemilu. Caleg itu sulit mendapatkan suara bila tidak memiliki uang.

Berdasarkan hasil hipotesis, lanjutnya, banyak pemilih yang meminta uang saat caleg berkampanye. Mereka sepertinya tidak membutuhkan apa yang disampaikan caleg, melainkan mengharapkan uang yang diberikan caleg tersebut.

"Kami menyimpulkan politik transaksional atau politik uang sangat mempengaruhi partisipasi pemilih," katanya yang juga memiliki pengalaman sebagai caleg pada Pemilu 2014.

Rendra mengemukakan, budaya politik santun harus lahir dari hati masyarakat, bukan hanya sekadar ucapan belaka. Politik santun merupakan bagian terpenting dalam kehidupan berdemokrasi, terutama untuk melahirkan calon pemimpin yang diinginkan oleh rakyat.

"Mulai detik ini, semua harus sepakat memperbaiki niat dan sikap untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan sesaat. Kita harus membangun negeri ini dimulai dari proses demokrasi yang benar agar terwujud pemimpin yang berkualitas dan peduli terhadap rakyat," katanya di hadapan ratusan peserta seminar.

Komisioner KPU Kepri Marsudi yang juga narasumber dalam seminar itu mengatakan politik uang merupakan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Karena itu, pemilih jangan mau menerima uang dari calon kepala daerah.

Dia menambahkan, ada bahasa yang muncul dalam setiap pesta demokrasi yakni terima uang politikus yang bertarung pada pemilu, tetapi jangan pilih politikus tersebut.

"Saya menilai orang seperti itu munafik, menerima uang dari seluruh kandidat, kemudian tidak menggunakan hak pilih," katanya.

Dia mengemukakan, politik santun bukan hanya dilakukan oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, melainkan timnya. Mereka harus sepakat untuk tidak mempengaruhi pemilih dengan uang.

Mahasiswa sebagai agen kontrol dan agen pengawas memiliki peran besar agar tercipta pesta demokrasi yang baik. Mereka harus menjadi generasi muda yang berkualitas, tidak terlibat dalam politik uang.

"Jangan pula ada mahasiswa yang justru menjadi orang suruhan politikus untuk membagi-bagikan uang kepada pemilih," katanya.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan mengatakan, masyarakat harus berpartisipasi mengawasi dan mendukung pilkada. Laporkan jika ada pelanggaran pilkada, termasuk politik uang.

"Kalau masyarakat berani mengawasi pemilu, tidak terjadi pelanggaran pemilu, Bawaslu tidak perlu ada. Tetapi kenyataannya  masih ada politik uang, jual beli suara dan oknum penyelenggara pemilu yang tidak bermoral," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto