Bawaslu: Bupati Lingga Tidak Serius Tangani Pilkada

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Anggaran yang dialokasikan untuk Panwaslu Lingga sebesar Rp300 juta menunjukkan bupati setempat tidak serius menangani pilkada, kata Ketua Bawaslu Kepulauan Riau Razaki Persada.

"Anggaran untuk KPU Lingga Rp8 miliar, kepolisian Rp1 miliar, sementara Panwaslu Lingga hanya Rp300 juta. Ini tidak mencukupi," tambahnya yang dihubungi dari Tanjungpinang, Minggu.

Razaki menegaskan rasionalisasi anggaran untuk Panwaslu Lingga sudah dilakukan. Nilai anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp4,2 miliar, namun tidak disetujui pemerintah setempat.

"Bagaimana mungkin Panwaslu Lingga dapat membentuk Panwas Kecamatan, petugas pengawas lapangan dan pengawas tempat pemungutan suara dengan anggaran sekecil itu. Belum lagi anggaran untuk kesekretariatan," ujarnya.

Ketidakseriusan Bupati Lingga Daria dan Sekda Lingga semakin terlihat ketika tidak menghadiri pertemuan dengan Kemendagri di Jakarta baru-baru ini untuk membahas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51/2015. Padahal Sekda  Lingga saat itu berada di Jakarta setelah dikonfirmasi Ketua Panwaslu Lingga Jaswir.

Dirjen Keuangan Daerah memberi peringatan keras atas ketidakhadiran Bupati dan Sekda Lingga tersebut. Bahkan akan memeriksa keuangan Lingga jika alasan pengalokasian anggaran untuk Panwaslu Lingga itu disebabkan defisit anggaran.

"Kalau defisit anggaran seharusnya berkoordinasi dengan Pemerintah Kepri sehingga dapat dibantu, bukan malah menghindar dan seolah-olah tidak mau tahu," katanya dengan nada kesal.

Dia menjelaskan 19 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada mengalami permasalahan anggaran. Kemendagri mencari jalan keluarnya agar pilkada tetap dapat dilaksanakan.

"Makanya pemerintah daerah harus menghadiri pertemuan itu," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto