Pemerintah siapkan skema offline Kartu Prakerja tingkatkan ketrampilkan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pemangku kepentingan (stakeholder) terkait mulai mempersiapkan skema normal atau pelaksanaan secara offline untuk program Kartu Prakerja.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan, fokus utama skema normal bukan lagi pada bantuan sosialnya seperti yang dijalankan sebelumnya, tapi akan fokus kepada peningkatan skill (ketrampilan) penerimanya.

Menurut dia, skema normal berfokus pada peningkatan ketrampilan penerima dan bukan lagi semi bansos, di mana bantuan biaya pelatihan akan lebih besar dari insentif yang diberikan. 

Melalui Program Kartu Prakerja dengan skema normal, Pemerintah mendorong pelatihan-pelatihan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan juga dapat dilakukan secara offline, online, dan hybrid.

“Selama dua tahun program ini berjalan, Kartu Prakerja telah sukses dijalankan dengan baik. Tentunya dengan kesuksesannya, harapan yang sangat tinggi juga diemban untuk keberlanjutan ke depannya,” tutur Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede menambahkan.

Program yang diluncurkan sejak bulan April 2020 lalu, telah diberikan kepada 12,8 juta orang penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia yang bersifat inkusif dan menjangkau kelompok rawan dan minoritas.

Program Kartu Prakerja hadir di 514 kabupaten/kota, dengan populasi 56 persen tinggal di desa dan 49 persen populasi gender adalah perempuan, serta sekitar 3 persen merupakan penyandang disabilitas.