Natuna (ANTARA) - Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Natuna Kepulauan Riau meminta pemerintah daerah setempat membuat kebijakan untuk mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap tanpa melalui seleksi, tes, dan syarat pendidikan.
"Mengingat tenaga honorer di Kabupaten Natuna masa kerjanya tidak kurang dari 10 tahun," kata Ketua Forum Komunikasi PTT Kabupaten Natuna, Wan Alfiar saat Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten Natuna, Senin.
Ia mendorong agar pengangkatan PPPK dibuat dengan skala prioritas berdasarkan masa kerja dan usia tenaga PTT.
Wan Alfiar juga menanggapi surat edaran yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 tentang Penghapusan Tenaga Honorer paling lambat 28 November 2023. Menurut dia, surat itu tidak memberikan solusi yang berpihak terhadap tenaga honorer.
"Bagi yang sudah mengabdi cukup lama, ini tentunya akan menjadi cerita yang kelam bagi kami tenaga honorer," kata dia.
Menanggapi permintaan Forum Komunikasi PTT, Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar mengatakan janji akan mencarikan solusi terbaik.
"Prinsipnya dan pada dasarnya kami dari DPRD dan pemerintah daerah menyambut baik aspirasi rekan-rekan PTT yang disampaikan. Kita akan sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk kita semua khususnya rekan-rekan PTT," katanya.
Ia juga berkomitmen untuk mengatur jadwal agar pemerintah daerah dan perwakilan dari Forum Komunikasi PTT melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat untuk membahas kebijakan penghapusan tenaga honorer.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Natuna Wan Siswandi mengatakan pemerintah daerah mendukung pernyataan yang disampaikan Forum Komunikasi PTT dan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
"Rekan-rekan PTT semua, dan kami akan menyampaikan aspirasi rekan-rekan PTT kepada pemerintah pusat. Mari sama-sama kita mencari solusi yang terbaik untuk kita semua, baik itu dari pemerintah daerah, DPRD dan rekan-rekan PTT untuk dapat bekerja sama," kata Bupati.
"Ini bukan masalah kita saja, tapi sudah termasuk dalam permasalahan nasional. Karena di daerah lain juga merasakan apa yang rekan-rekan PTT rasakan. Kami dari Pemerintah Daerah juga akan berusaha sebaik mungkin untuk rekan-rekan PTT dan akan mencari solusi yang terbaik," kata dia.
Tenaga PTT Natuna minta diangkat menjadi PPPK tanpa melalui seleksi
Forum Komunikasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Natuna saat Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten Natuna tentang penyampaian aspirasi terhadap penghapusan oegawai tidak tetap di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna Jl. Yos Sudarso Kelurahan Batu Hitam, Bunguran Timur, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Senin (4/7). (ANTARA/Cherman)
Komentar