Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menyebutkan pemberian bantuan sosial (bansos) sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah antisipasi dalam menjaga daya beli masyarakat.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad di Batam, Sabtu mengatakan hal tersebut dianggap penting sebab antisipasi dalam setiap kebijakan itu perlu dibuat.
"Yang kita harapkan sebenarnya bagaimana agar ketika kebijakan ini di ambil tidak memberikan implikasi yang cukup besar bagi tingkat kesejahteraan masyarakat atau daya beli masyarakat," katanya.
Lebih lanjut Amsakar menjelaskan dengan adanya bansos tersebut menjadi salah satu opsi yang akan mengurangi dampak dari beban yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.
"Ini kan ada dua pilihan yang sulit, bertahan dengan harga kondisi sekarang nanti akan membuat APBN kita betul-betul terkuras, lalu melakukan sedikit kenaikan itu akan bisa menyehatkan. Tapi ya kenaikan ini memang harus disertai dengan kebijakan yang dapat meminimalisir itu," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyampaikan adapun bantuan pengalihan subsidi BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp24,17 triliun.
Masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bansos di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) untuk 20,65 juta keluarga sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali dengan total anggaran Rp12,4 triliun.
BLT tersebut akan dibayar Rp300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.
Kemudian, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.
Serta bantuan dari pemerintah daerah (pemda) dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak Rp2,17 triliun untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial.
Komentar