HNSI Kepri desak pemda buka gerai layanan TDKP

Batam (ANTARA) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Riau mendesak pemerintah daerah untuk membuka gerai layanan penerbitan surat Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) di sentra nelayan.

Wakil Ketua HNSI Kepri, Eko Fitriandi di Batam, Rabu, mengatakan dari 192.000 nelayan di Kepri, baru 45 persen yang sudah memiliki TDKP.

"Sejauh ini nelayan yang sudah punya TDKP baru 45 persen dari jumlah nelayan di Kepri. Karena itu kami meminta pemerintah untuk membuka gerai-gerai izin di titik-titik sentra nelayan yang ada di Kepri," kata Eko.

Baca juga:
HNSI sebut kenaikan harga BBM berdampak pada daya beli terhadap ikan turun

Terjerat kasus korupsi, dua anggota DPRD Kepri berstatus tahanan kota

Ia menjelaskan saat ini distribusi BBM kepada nelayan di Kepri masih terbatas karena TDKP di Kepri belum menyentuh angka 70 persen.

"Misalnya Batam ada 100 nelayan dapat BBM subsidi, yang punya TDKP 30 persen. Mana bisa menutupi yang 70 ini, sehingga BBM itu langka," kata dia.

Karena itu pihaknya menyarankan kepada pemerintah setempat untuk 'jemput bola' agar seluruh nelayan di Kepri segera memiliki TDKP.

"Datang ke daerah-daerah, menginap 3 hingga 4 hari di situ. Biar mudah melakukan pendataan. Agar tidak ada kelangkaan BBM subsidi," katanya.

Sejauh ini HNSI telah melakukan pertemuan dengan Pemprov Kepri untuk membahas kenaikan harga BBM.

Baca juga:
Ini tarif ojek online terbaru di Kepri

Polres Natuna salurkan sembako untuk warga terdampak kenaikan harga BBM