Gerak Keris Buka Posko Pengaduan Kinerja Pemerintah

id geralkan, kepulauan, riau,m sukses, gerak, keris, huzrin, hood, posko, kinerja, pemerintah

Tanjungpinang (ANTARA News) - Organisasi kemasyarakatan,  Gerakan Kepulauan Riau Sukses akan membuka posko pengaduan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dewan Pembina Gerakan Kepulauan Riau Sukses Kepulauan Riau (Gerak Keris) Huzrin Hood, Rabu 8 September 2010, mengatakan, masyarakat dapat melaporkan segala permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan anggaran di pemerintahan.

 "Laporan dari masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti ke pemerintah," ujar Huzrin, mantan Bupati Kepri (sekarang Kabupaten Bintan) yang juga tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepri.

Gerak Keris merupakan salah satu organisasi yang mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, HM Sani dan Surya Respationo, pada Pilkada Kepri yang dilaksanakan 26 Mei 2010.

Kondisi itu akan mempermudah Gerak Keris menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Pengurus Gerak Keris tetap akan mengkritisi kinerja pemerintahan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.

Posko pengaduan yang akan didirikan setelah Lebaran bertujuan memperbaiki kinerja pemerintahan yang selama ini dinilai kurang transparan dalam menggunakan anggaran negara.

"Kami berupaya mendorong menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," katanya.

Saat ini, kata dia, Gerak Keris fokus mengawasi penggunaan anggaran untuk pembangunan pusat pemerintahan Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang. Berbagai informasi yang berhubungan dengan permasalahan penggunaan anggaran untuk pembangunan pusat pemerintahan telah diterima dari masyarakat.

Berbagai elemen masyarakat melaporkan penggunaan anggaran untuk pembangunan pusat pemerintahan yang telah dilaksanakan selama tiga tahun ini belum transparan. Bahkan terdapat beberapa permasalahan pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan pusat pemerintahan yang belum diselesaikan pemerintah.

"Kami belum melihat selama berdirinya Provinsi Kepri anggaran negara digunakan secara transparan. Padahal masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berapa anggaran yang tersedia dan yang telah digunakan," katanya.(ANT-NP/Y006/Btm1)

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE