Pemkot Batam batalkan open house dengan anggaran Rp1,6 miliar

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, membatalkan rencana open house pada hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi untuk kepala dan wakil kepala daerah dengan anggaran Rp1,6 miliar.

"Open house sejalan dengan buka bersama. Sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, yang juga diteruskan ke kementerian teknis kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan kegiatan tersebut," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, di Batam, Jumat.

Ia menambahkan hal tersebut seiring dengan arahan Pemerintah Pusat terkait larangan buka puasa bersama yang disampaikan Presiden Joko Widodo, sehingga tahun ini tidak ada buka bersama dan open house di rumah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.

"Karena kebijakan ini sifatnya nasional, tentu kita harus jadikan ini sebagai rujukan dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari," ujar dia.

Lebih lanjut, Amsakar menambahkan anggaran tersebut akan dialihkan untuk kegiatan lainnya, namun akan dibahas saat APBD Perubahan mendatang.

"Anggaran itu pasti digunakan untuk yang lain, tapi tidak sekarang, tunggu APBD-P," kata dia.

Sebelumnya Pemkot Batam menganggarkan Rp1,6 miliar untuk acara open house tahun 2023 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP) Batam, terdapat enam paket perihal agenda tersebut itu di antaranya Belanja Konsumsi Open House Kepala Daerah senilai Rp742 juta, Belanja Konsumsi Open House Wakil Kepala Daerah senilai Rp481 juta, Belanja Sewa Tenda Buka Puasa dan Open House Kepala Daerah senilai Rp162 juta,

Kemudian Belanja Sewa Tenda Buka Puasa dan Open House Wakil Kepala Daerah senilai Rp144 juta, Belanja Sewa Kursi Buka Puasa dan Open House Kepala Daerah senilai Rp38,5 juta, dan Belanja Sewa Kursi Buka Puasa dan Open House Wakil Kepala Daerah RpRp35 juta.

Secara rinci, belanja konsumsi open house kepala daerah ditujukan untuk 8.000 orang per sekali makan, sedangkan volume pada open house wakil kepala daerah sebanyak 5.000 orang. Sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).*