Dua pegawainya ditangkap polisi, BP Batam dukung penegakan hukum kasus pemalsuan sertifikat lahan

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung upaya aparat kepolisian dalam menegakkan kasus dugaan pemalsuan sertifikat kavling di Tanjungpiayu, yang melibatkan dua pegawainya.

"Pastinya BP Batam mendukung penuh penegakan hukum yang telah dilakukan pihak berwajib, mari kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung," kata Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty dalam keterangan tertulis, Rabu.

Polda Kepri menangkap lima orang atas kasus pemalsuan sertifikat tersebut. Dua diantaranya merupakan pegawai BP Batam.

Baca juga: Nilai ekspor meningkat, Kepala BP Batam optimistis ekonomi terus menggeliat

Ariastuty Sirait mengatakan, perbuatan oknum tersebut telah mencoreng nama baik BP Batam. Seharusnya sebagai bagian dari aparatur sipil negara, dua oknum tersebut bisa melayani dengan baik kepada masyarakat.

"Sangat prihatin atas kejadian ini, seharusnya oknum tersebut sebagai ASN lebih memahami akan tindakan yang melanggar hukum," kata dia.

BP Batam menyerahkan sepenuhnya proses hukum kedua oknum tersebut kepada aparat penegak hukum dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. 

Baca juga: Kepala BP optimistis pertumbuhan Batam terus meningkat

Atas kejadian ini, ia mengimbau masyarakat lebih jeli dan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli atas lahan tanpa melakukan verifikasi dokumen legalitas. 

"Jangan sampai yang ditransaksikan lahan bermasalah dan tidak memiliki legal hukum yang diterbitkan oleh BP Batam, masyarakat jangan mudah tergiur dengan murahnya harga tanah yang ditawarkan," kata dia.

Sebagai langkah antisipasi, ia juga menyarankan masyarakat dapat melakukan konfirmasi pada layanan Ruang Konsultasi, lantai 1, Mall Pelayanan Publik Kota Batam.

Baca juga: PMA investasi bikin pabrik kaca terbesar di Asia di Batam