DPRD Kepri Tidak Tanggapi Hasil Investigasi Gubernur

Tanjungpinang (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak menanggapi hasil investigasi yang dilakukan gubernur mengenai permasalahan penerimaan calon pegawai negeri sipil 2010.

"Silakan masyarakat menilai sendiri hasil investigasi Gubernur  Kepulauan Riau (Kepri) HM Sani terhadap karut marut penerimaan CPNS 2010," kata Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi yang dihubungi ANTARA dari Tanjungpinang, Sabtu.

Dalam rapat pimpinan legislatif dan eksekutif, kata dia, Gubernur Kepri meminta mengambil alih penanganan masalah penerimaan CPNS Kepri 2010.

Menurut Nur, DPRD Kepri menyetujuinya, karena Gubernur Kepri memiliki wewenang untuk memeriksa bawahan yang dilibatkan sebagai panitia CPNS.

"Wewenang kami terbatas, sementara Gubernur Kepri dapat memeriksa bawahannya yang diduga sebagai calo CPNS Kepri 2010," ungkapnya.

Baru-baru ini Gubernur Kepri menyatakan, tidak menemukan indikasi kecurangan dalam penerimaan calon CPNS 2010 daerah itu.

Nur menghormati hasil investigasi Gubernur Kepri, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya dari masyarakat.

DPRD Kepri telah memberi informasi dan data yang berhubungan dengan indikasi kecurangan dalam penerimaan CPNS Kepri 2010, namun korban tidak menyertakan barang bukti sehingga sulit untuk ditindaklanjuti.

Ia mengimbau peserta CPNS Kepri 2010 yang merasa dirugikan menyerahkan informasi dan data yang lengkap kepada pihak kepolisian, yang saat ini sedang menyelidiki kasus CPNS Tanjungpinang 2010.

Kasus CPNS di Tanjungpinang, kata dia, berhubungan dengan permasalahan CPNS Kepri 2010. 

"Kami tidak dalam kapasitas memaksa peserta CPNS yang merasa menjadi korban untuk memberikan barang bukti. Kami juga tidak ingin berburuk sangka, yang dapat melahirkan fitnah," katanya. 

Gubernur Sani mengaku telah melakukan investigasi di Badan Kepegawaian Daerah Kepri, namun sampai saat ini tidak menemukan kecurangan.

"Kami akan memberi sanksi tegas kepada pegawai jika memang nanti ditemukan dugaan kecurangan yang selama dituding masyarakat dan DPRD setempat," ungkap Sani.
(ANT-NP/A013/Btm1)