Panwaslu Bunguran Timur Natuna temukan dugaan "politik uang" di Natuna

Natuna (ANTARA) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menemukan dugaan praktik politik uang di daerah itu.

Ketua Panwaslu Kecamatan Bunguran Timur Dede Muhammad Ramli di Natuna, Sabtu, mengatakan, praktik tersebut ditemukan olehnya saat melakukan pengawasan kegiatan kampanye salah satu peserta pemilu Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil Natuna-Anambas di salah satu hotel di Kecamatan Bunguran Timur (13/12).

Ia menjelaskan, tim kampanye dari peserta pemilu kedapatan memberikan uang dengan nilai Rp150 ribu kepada setiap peserta yang hadir di kegiatan. "Kita ada bukti fotonya, mereka memberikan uang pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu rupiah," ucap dia.

Dirinya sudah melaporkan dugaan pelanggaran kampanye itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye dari peserta pemilu tersebut sesuai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTPK/78/XII/YAN.2.2/2023/DITINTELKAM.

"Jumlah peserta STTPK itu 70 orang, yang sudah menerima uang sekitar 50 orang," ujar dia.

Sementara, Ketua Bawaslu Natuna membenarkan adanya peristiwa itu. "Kita sudah dapat laporannya," ucap dia.

Pihaknya sudah membentuk tim untuk menangani dugaan tersebut dan jika terbukti melakukan pelanggaran terduga akan dikenakan sanksi pidana.

"Tim kita sedang mengumpulkan bukti lainnya," ujar dia.

Atas kejadian tersebut pihaknya mengimbau warga di daerah itu untuk menolak dan melaporkan jika menemukan praktik politik uang pada Pemilu 2024.

Kata dia, politik uang akan merugikan bangsa dan negara, sebab pemimpin yang mendapatkan jabatan dari politik uang akan menciptakan sistem yang korup.

"Kita imbau untuk tidak melakukan tindakan tersebut," ucap dia.

Ia menjelaskan, gerakkan menolak praktik politik uang masif dilakukan oleh pihaknya melalui sosialisasi keberbagai pihak.

Namun kata dia, sosialisasi tidak akan berpengaruh jika masyarakat acuh.

Oleh karenanya masyarakat diminta untuk turut berpartisipasi dengan tidak golput dan mengawasi proses pemilu.

"Mensukseskan pemilu butuh kerjasama dari berbagai pihak," kata dia.