Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memprioritaskan terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) mengenai kawasan pertanian berkelanjutan sebagai upaya agar daerah tersebut eksis sampai kapanpun sebagai kawasan pengembangan pertanian.
"Kalau perda tersebut bisa dilahirkan, kita akan minta insentif khusus kepada Menteri Pertanian, karena komitmen menjamin kawasan pertanian berkelanjutan. Apalagi kawasan daratan kita relatif terbatas," kata Gubernur Ansar Ahmad saat mengukuhkan Pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Sabtu.
Menurut Gubernur Ansar, pengembangan pertanian di Kepri bergantung pada beberapa fenomena, seperti struktur tanah dan iklim di kawasan daratan yang relatif terbatas.
Maka itu, kata dia, diperlukan perhatian khusus dan sungguh-sungguh melalui pembentukan perda kawasan pertanian berkelanjutan supaya petani-petani di Kepri terjamin masa depannya dari waktu ke waktu.
"Namun, kita bersyukur meskipun belum bisa memenuhi semua kebutuhan hasil pertanian untuk masyarakat cara menyeluruh, tapi tidak sedikit hasil pertanian yang kita produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Ansar mengucapkan selamat kepada pengurus KTNA Kepri yang baru dikukuhkan. Menurutnya KTNA merupakan mitra penting pemerintah daerah dan pemerintah secara nasional.
KTNA merupakan wadah tempat para petani dan nelayan untuk berkomunikasi aktif bersinergi bersama pemerintah dan elemen masyarakat lain dalam menjamin kelangsungan pertanian di Indonesia.
"Selain itu, KNTA juga menjadi wadah menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenal kemajuan teknologi memfasilitasi kebutuhan modal petani dan yang lebih luas lagi bisa menjadi wadah membuka jaringan pasar," ujar Ansar.
Acara juga disejalankan dengan penyerahan bantuan pertanian dari Pemprov Kepri kepada masyarakat Tanjungpinang sekaligus peluncuran gerakan tanam cabai bagi pegawai di lingkungan Pemprov Kepri.
Adapun bantuan yang diserahkan antara lain sarana produksi cabai senilai Rp189,3 juta, dengan rincian pupuk NPK 2.000 kilogram, pupuk organik 4.000 kilogram, benih cabai merah 75 sachet, mulsa 60 roll, dan insektisida organik 10 liter.
Kemudian bantuan pemerintah rumah pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) kepada TP PKK Kelurahan Batu 9, lalu bantuan pemanfaatan lahan pekarangan, bantuan sarana dan prasarana pertanian (alat mesin pertanian), dan 16 ton pupuk pertanian.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri Rika Azmi dalam laporannya menyampaikan guna mendukung Kepri mandiri cabai, Gubernur Ansar mencanangkan seluruh pegawai menanam cabai di rumah masing-masing dengan meluncurkan gerakan tanam cabai.
DKP2KH Kepri menyediakan sebanyak 70 ribu bibit cabai untuk pegawai Pemprov Kepri yang akan diserahkan dalam beberapa tahap.
Tahap pertama akan diserahkan pada 10 hingga 12 Juni 2024 yang akan datang sebanyak 20 ribu bibit untuk 17 OPD dan tahap kedua akan dilaksanakan pada akhir Juni 2024.
"Sampai saat ini, sudah terdapat 28 OPD yang menyampaikan permintaan sebanyak 32 ribu bibit," ujar Rika Azmi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Kepri prioritaskan perda kawasan pertanian berkelanjutan
Komentar