Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan realisasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri di daerah itu sepanjang 2024 mencapai s Rp47 triliun.
"Kalau secara nasional, investasi di Kepri mencapai 134 persen dari target pemerintah pusat sebesar Rp35 triliun di tahun lalu," ujar Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Senin.
Angka tersebut diklaim jauh melampaui dari target investasi yang diatur dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Kepri tahun 2021-2026 yang sebesar Rp23 triliun pada tahun 2024.
"Kalau secara nasional, investasi di Kepri mencapai 134 persen dari target pemerintah pusat sebesar Rp35 triliun di tahun lalu," ujar Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Senin.
Ansar menyampaikan investasi di Kepri merupakan perpaduan antara penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).
Investasi di Kepri masih didominasi dari sektor industri, khususnya di Kota Batam yang menjadi salah satu pusat kawasan industri di tanah air yang menjadi incaran para investor.
Lalu, ada pula investasi pengolahan alumina di PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) di Galang Batang, Kabupaten Bintan.
"Selain itu, ada juga investasi di sektor pariwisata, listrik, air, gas, perumahan, perkebunan, peternakan, perikanan hingga kesehatan," ungkap Ansar.
Lanjutnya menjelaskan bahwa investasi berdampak besar luas pada perekonomian daerah, mulai dari menciptakan lapangan kerja baru, peluang usaha baru, dan termasuk mendorong pertumbuhan industri UMKM.
Baca juga: Pertamina penuhi pasokan LPG 3 kg ke UMKM Batam menjelang Ramadhan
"Orang-orang kerja tentu butuh makan hingga pakaian, makanya semua sektor pasti sangat terbantu dengan adanya investasi," ucap Ansar.
Ansar Ahmad turut menekankan pentingnya optimalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (PBPB) di Kepri agar dapat memberikan dampak maksimal bagi pertumbuhan investasi di daerah. Kawasan itu meliputi Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang.
Menurutnya semangat pemerintah dalam menetapkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Kepri.
"Namun kita harus mengakui bahwa perkembangan Badan Pengusahaan (BP) di Kepri, kecuali Batam, masih cukup tertinggal. Oleh karena itu, kita perlu menyusun langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan ini," ujar Ansar.
Ia telah menginstruksikan agar segera dibuat matriks yang memuat persoalan-persoalan utama yang perlu diselesaikan dengan pemerintah pusat, termasuk pengelolaan aset yang berpotensi dapat dimanfaatkan BP melalui kerja sama dengan pihak lain, seperti pelabuhan.
Baca juga: Polda Kepri turunkan angka kecelakaan melalui Operasi Keselamatan 2025
Selain itu, Gubernur Ansar juga menyoroti pentingnya pendampingan dari aparat penegak hukum dalam berbagai kegiatan BP agar operasional berjalan lebih aman dan terjamin.
"Jika diperlukan, kita bisa meminta pendampingan dari Kejaksaan agar semua proses berjalan sesuai aturan dan lebih terjamin. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus dalam mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan," ungkapnya.
Ansar menambahkan dari kajian BPKP bahwa BP di Kepri selain Batam, belum memberikan dampak langsung yang signifikan. Makanya, ia terus mendorong supaya keberadaan BP bisa berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dia juga berharap dalam waktu dekat BP dalam skala kecil dapat mulai menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga dapat membantu pembiayaan operasional dan pengembangan kawasan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.
"Dengan koordinasi dan strategi yang lebih intensif serta terarah, saya optimistis kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepri dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah serta masyarakat," demikian Ansar.
Komentar