Mahasiswa Bubuhkan Cap Darah Terkait Beasiswa Kepri

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Aktivis dalam Gerakan Aliansi Masyarakat Kepulauan Riau membubuhkan cap darah pada surat pernyataan sikap yang menduga ada korupsi dalam penyaluran dana beasiswa di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
   
Pernyataan sikap dan data dugaan korupsi beasiswa yang sudah dicap darah oleh 18 orang itu diserahkan kepada sejumlah awak media massa yang meliput unjuk rasa mereka di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang, Kamis.
   
"Lebih baik kami menyerahkannya kepada teman-teman media untuk dipublikasikan, kami tidak percaya kepada Dinas Pendidikan atau aparat pemerintah lainnya, karena setiap aksi yang dilakukan tidak mendapat tanggapan, hanya janji," kata Koordinator Lapangan Gerakan Aliansi Masyarakat Kepri, Hazhari.
   
Pihaknya menduga terjadi berbagai ketimpangan Dinas Pendidikan Kepri dalam penyaluran beasiswa dan terkesan tidak ada mekanisme yang jelas untuk mendapatkan beasiswa.
   
"Tidak transparan dan pembagian beasiswa itu tidak mengakomodasi kepentingan mahasiswa seluruh kabupaten/kota di provinsi ini" ujarnya.
   
Dari hasil penelitian, kata Hazhari, ada dugaan mahasiswa yang mampu juga mendapatkannya, bahkan ada yang ganda.
   
Mahasiswa penerima beasiswa, menurut dia, sekitar 90 persen berasal dari Tanjungpinang, sedangkan mahasiswa yang dari enam kabupaten/kota lain mendapatkan porsi yang lebih sedikit.
   
Dijelaskan dia, untuk mahasiswa tidak mampu, terdapat sebanyak 478 orang penerima dari Kota Tanjungpinang sebanyak 432 orang atau 90,3 persen, Natuna lima orang atau 1,04 persen, Karimun dua orang atau 0,41 persen, dari Kota Batam 16 orang atau 3,34 persen dan sebanyak 23 orang dari luar Provinsi Kepri atau sebanyak 4,81 persen.
   
Untuk beasiswa jalur prestasi, di Kota Tanjungpinang terdapat sebanyak 479 orang mahasiswa penerima atau 75,91 persen, di Batam 22 orang atau 3,48 persen, di Karimun 24 orang atau 3,80 persen dan sisanya dari luar Provinsi Kepri 106 orang atau 16,79 persen.
   
"Kami akan terus telusuri sampai ke kampus dan jurusan masing-masing, apalagi Kota Tanjungpinang mendapat kuota yang sangat besar dibanding daerah lain. Selain itu disinyalir mereka yang mendapatkan beasiswa bukan hasil verifikasi, melainkan karena kedekatan dengan pejabat dan titipan oknum-oknum tertentu," katanya.
   
Selain dana beasiswa, para pengunjuk rasa juga menyoroti proyek penyedia informasi pendidikan yang dianggarkan dari APBD sebesar Rp750 juta pada 2011 dan Rp1 miliar pada 2012 tidak tepat sasaran.
   
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Yuzad membantah tidak tranparan dalam pembagian beasiswa itu dan juga mempersilakan aparat terkait menyelidiki adanya dugaan korupsi.
   
"Kami mengumumkan penerimaan beasiswa dan persyaratannya melalui media internet. Di sana ada semua," ujarnya tanpa merinci alamat media internet dimaksud.
   
Dia mengatakan semua mahasiswa dari kabupaten/kota di Kepri bisa mengaksesnya untuk mengetahui penerimaan beasiswa.
   
"Mereka yang berada di pulau-pulau kuliahnya 'kan di Tanjungpinang atau Batam. Tentu, mereka bisa mengakses internet untuk melihat penerimaan beasiswa itu," katanya.
   
Namun, dia mengakui tidak bisa melakukan verifikasi secara mendalam terhadap surat pernyataan tidak mampu yang dilampirkan mahasiswa penerima beasiswa.
   
"Kami mempunyai keterbatasan dan tidak melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan tidak mampu itu. Jika memang ada temuan atau data lain, kami bisa batalkan dan revisi ulang," ujarnya.(KR-HKY/A013)

Editor: Dedi