Legislator: Perencanaan Proyek Jalan Sanglar Tidak Matang

Karimun (Antara Kepri) - Ketua DPRD Karimun Provinsi Kepulauan Riau Raja Bakhtiar menilai perencanaan pembangunan proyek jalan sepanjang satu kilometer dengan anggaran Rp1,8 miliar di Dusun I Desa Sanglar Kecamatan Durai, tidak matang.

"Seharusnya konsultan perencana melihat kondisi di lapangan sebelum proyek tersebut dikerjakan. Tujuannya agar pengerjaannya tidak menimbulkan masalah seperti yang terjadi pada proyek Jalan di Dusun I Desa Sanglar itu," katanya di Tanjung Balai Karimun, Senin.

Raja Bakhtiar mengatakan itu terkait aksi warga yang menghentikan pengerjaan proyek pengaspalan tersebut beberapa waktu lalu.

"Warga menghentikan proyek tersebut karena menilai pengerjaannya tidak sesuai bestek, yaitu tanpa diawali dengan pengerasan jalan menggunakan alat berat, tetapi langsung diaspal sehingga dikhawatirkan cepat rusak," ucapnya.

Raja yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Durai mengaku turun langsung untuk menghentikan aksi warga dengan menjelaskan bahwa CV Citra Fajar selaku kontraktor pelaksana telah mengerjakan proyek itu sesuai dengan bestek.

"Sebenarnya bukan kesalahan kontraktor, tetapi perencanaan proyeknya yang tidak matang," ucapnya.   

Dia mengatakan, kontrak proyek tersebut juga telah mengalami perubahan dengan penambahan pekerjaan (change contract order/CCO) untuk pembangunan gorong-gorong atau drainase.

"Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp60 juta untuk pembangunan gorong-gorong," katanya.

Menurut dia, pembuatan gorong-gorong atau drainase seharusnya direncanakan sejak awal karena tanpa gorong-gorong, jalan yang telah diaspal dikhawatirkan cepat rusak akibat tergerus air.

"Pembangunan jalan dan gorong-gorong seharusnya dilakukan bersamaan sehingga jalan yang dibangun tidak cepat rusak," ucapnya.

Ia menambahkan, kontraktor pelaksana sudah kembali bekerja pascapenghentian pengerjaan proyek tersebut oleh warga masyarakat setempat.

"Sekarang tidak ada masalah lagi, proyek tersebut sudah berlanjut dan diharapkan selesai sesuai kontrak kerja," ucapnya.

Dia juga mengharapkan pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah terkait lebih teliti dalam membuat perencanaan terhadap proyek-proyek pembangunan.

"Memang, masalah perencanaan kurang matang sering terjadi dan menjadi permasalahan dalam pembangunan. Ke depan, kami berharap semua proyek benar-benar direncanakan dengan matang dengan melihat langsung kondisi di lapangan," tambahnya. (Antara)

Editor: Jo Seng Bie