Pengamat: Politik Transaksional Berpeluang terjadi di Kepri

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Politik transaksional untuk mendapatkan suara yang signifikan bagi caleg berpeluang terjadi mendekati Pemilu 2014, kata pengamat politik Provinsi Kepulauan Riau Bismar Arianto di Tanjungpinang, Jumat.

"Saat ini tidak banyak caleg yang bergerak menyosialisasikan dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Ini salah satu gejala yang perlu diwaspadai dapat terjadi politik transaksional," tambahnya, yang juga Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Menurut dia, politik transaksional tidak hanya berupa uang, melainkan juga dalam bentuk barang, seperti pemberian sembako. Dengan kondisi pengawasan pemilu yang mulai ketat dan pertimbangan biaya politik, kemungkinan banyak caleg mengandalkan sembako untuk merayu pemilih.

"Kemungkinan jumlah caleg yang berani menggunakan politik uang itu tidak banyak, karena biaya politiknya terlalu tinggi. Tetapi mereka dapat menghemat dana politiknya dengan menggunakan paket-paket sembako untuk pemilih," ujarnya.

Bismar mengungkapkan, politik transaksional itu bukan hal yang baru ditemukan, melainkan terjadi dalam setiap pesta demokrasi sebelumnya, meski tidak semua peserta pemilu melakukannya. Banyak caleg yang mempercayai politik transaksional itu efektif untuk mempengaruhi pemilih.

"Tidak semua pemilih terpengaruh. Mereka mungkin menerima pemberian caleg, namun belum tentu memiliki caleg tersebut," katanya.

Caleg yang melakukan politik transaksional tidak memberi pendidikan politik yang positif dengan masyarakat. Caleg tersebut tidak percaya diri menghadapi pemilih sehingga hanya mengandalkan bantuan yang diberikan kepada pemilih membuahkan hasil.

"Pemilih rasional tidak melihat pemberian caleg itu sebagai indikator penting dalam menentukan pilihannya. Mereka lebih memilih caleg yang berkualitas, telah berbuat sesuatu untuk kepentingan masyarakat dan dekat dengan masyarakat," ungkapnya. 

Caleg-caleg yang saat kampanye terbatas ini belum bergerak mendekati masyarakat juga menimbulkan opini publik bahwa mereka tidak memiliki dana politik. Dana politik yang kecil membatasi ruang gerak mereka, bahkan menimbulkan ketidakpercayaan untuk melakukan sosialisasi.

"Setiap pergerakan politik yang berhubungan dengan masyarakat itu tidak hanya membutuhkan keberanian, kepiawaian dalam berdialog dan negosiasi, melainkan juga dana politik. Minimal dana untuk menjamu warga pada saat melakukan sosialisasi," ujarnya. (Antara)

Editor: Rusdianto