Tanjungpinang (Antara Kepri) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan belum memutuskan berkoalisi dengan PDIP dan mengusung Soerya Respationo sebagai gubernur.
"Yang didengar sekarang, hanya wacana yang berkembang di publik. Padahal kami belum memutuskan berkoalisi dengan partai mana pun," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kepri Agustar di Tanjungpinang, Kamis.
Menurut dia, mesin politik Partai Golkar Kepri sudah lama bergerak. Pengurus Partai Golkar Kepri telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai partai, termasuk PDIP.
"Kami menyiapkan beberapa strategi dalam menghadapi pilkada. Koalisi dengan PDIP merupakan salah satu pilihan," ujarnya.
Agustar menegaskan Golkar tidak terburu-buru dalam menghadapi Pilkada Kepri. Apalagi waktu yang tersisa menjelang Pilkada Kepri masih cukup lama, sebab ada wacana KPU RI untuk menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak pada tahun 2016.
Februari 2015, lanjutnya Golkar Kepri baru melakukan survei elektabilitas terhadap kader internal maupun figur di luar partai yang diprediksi disukai masyarakat.
Ketua DPD Partai Golkar Kepri Ansar Ahmad merupakan kandidat yang diinginkan kader Golkar Kepri untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Namun Golkar lebih realistis dalam menghadapi pilkada.
Artinya, bila Ansar tidak memungkinkan diusung sebagai calon gubernur berdasarkan hasil survei, maka Golkar yang memperoleh suara 17,7 persen pada Pemilu Legislatif 2014 akan menggunakan opsi lainnya.
"Ada mekanisme yang harus dilakukan untuk memutuskan siapa yang diusung Partai Golkar, termasuk akan berkoalisi dengan partai apa," ucapnya.
Dia menjelaskan tahapan-tahapan berjenjang dalam kerangka pengusung figur tertentu sebagai kepala daerah yang dilakukan Golkar mirip dengan partai lainnya. Keputusan DPD Partai Golkar itu harus mendapat restu dari DPP Partai Golkar.
Saat ini, kata dia, secara hukum Aburizal Bakrie sah sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, sesuai hasil musyawarah nasional di Riau. Hal itu berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM.
"Ini berlaku hingga akhir 2015 sehingga tidak ada permasalahan bila kami mengusulkan salah seorang kader ataupun figur di luar partai sebagai gubernur," katanya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Pemkot Batam terima hibah sistem pengendalian lalu lintas Rp17,2 miliar
Rabu, 8 Mei 2024 18:11 Wib
Gubernur Kepri Ansar Ahmad minta Malaysia lepas nelayan Natuna yang ditahan
Rabu, 8 Mei 2024 16:30 Wib
TNI AU di Natuna Kepri pamerkan alutsista ke pelajar
Rabu, 8 Mei 2024 16:17 Wib
Bandara Hang Nadim Batam siap layani angkutan haji
Rabu, 8 Mei 2024 15:07 Wib
DJP Kepri sita aset wajib pajak Rp2 miliar
Rabu, 8 Mei 2024 14:55 Wib
Pemprov Kepri lakukan rehabilitasi pelabuhan Letung dengan biaya Rp14 miliar
Rabu, 8 Mei 2024 13:19 Wib
Begini tanggapan Jokowi tentang foto dirinya yang "hilang" di kantor DPD PDIP
Rabu, 8 Mei 2024 12:36 Wib
Kepri beri insentif Rp2 juta kepada Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Babinpotmar
Rabu, 8 Mei 2024 12:17 Wib
Komentar