Lingga (Antaranews Kepri) - Masyarakat di pesisir Kecamatan Kepulauan Posek Kabupaten Lingga Provinsi Kepri mengharapkan kendaraan laut atau pompong untuk anak-anak sekolah.
"Selama ini anak-anak disini menggunakan sampan, kami berharap agar dibantu dibuatkan pompong melalui dana desa atau anggaran pemerintah daerah," kata Limau, salah satu warga Pulau Besi Desa Busung Panjang Kecamatan Kepulauan Posek, kepada Antara, Senin.
Selama ini, beberapa pelajar di pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Posek menggunakan sampan kecil ke sekolah dan bagi orang tuanya yang mampu, maka dijemput menggunakan pompong.
Namun tidak setiap hari pompong yang digunakan mampu menampung anak-anak sekolah karena jika digunakan untuk melaut maka anak-anak akan menggunakan sampan kembali.
Hal ini sangat membahayakan pelajar apalagi sebagian besar orang tua dari anak-anak tersebut membiarkan anak-anak mereka menakhodai sampan tersebut sendiri. Jika cuaca tidak menentu, tiba-tiba angin kencang atau gelombang tinggi, sangat berisiko bagi anak-anak kecil yang menggunakan sampan.
Kepala Desa Busung Panjang Bahar saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan dirinya sudah mengupayakan agar dianggarkan di Dana Desa atau ADD namun pihak desa masih akan berkoordinasi dulu dengan dinas terkait, apakah boleh dianggarkan atau tidak.
Selama ini masalah tersebut memang menjadi perhatian khusus bagi pihak desanya, namun untuk menganggarkan suatu kegiatan dari DD dan ADD harus mengacu pada peraturan pemerintah.
"Kami siap menganggarkan tapi kami harus bertanya dulu dengan dinas terkait, karena anggran untuk pompong tidak terlalu besar juga," imbuh Bahar.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lingga Neko Wesha Pawelloy yang membidangi hukum dan pemerintahan mengatakan jika melihat kondisi tersebut mungkin saja bisa dianggarkan, karena beberapa desa di Lingga Timur dan Senayang sudah ada yang menganggarkan dari DD dan ADD, namun hal tersebut harus benar-benar dikoordinasikan dulu dengan dinas terkait agar tidak menyalahi aturan.
Selain itu, pemerintah desa juga harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, jika memungkinkan untuk dianggarkan melalui APBD, maka desa tidak perlu lagi menganggarkannya, sehingga DD dan ADD dapat dipergunakan untuk kebutuhan lain, misalnya untuk biaya perawatan atau operasional pompong tersebut.
"Kita akan konsultasikan dengan dinas terkait, baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk penggunaan dari DD atau ADD dan Dinas Pendidikan jika mungkin dianggarkan melalui APBD, sehingga DD dan ADD bisa digunakan untuk yang lainnya," ujar Neko sapaan akrab Ketua Komisi I DPRD Lingga.
Editor: Rusdianto
Komentar